Catatan Rizal Effendi
SETENGAH kampanye saya bilang di depan Rapat Pleno Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim, yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (6/12) kemarin. “Kalau saya terpilih jadi anggota DPR RI, saya jamin tak ada lagi antrean minyak di Kaltim termasuk di Balikpapan,” kata saya disambut applaus peserta rapat.
Menurut saya, apa pun alasannya tidak bisa dibiarkan terjadi antrean minyak di daerah kita. Karena itu sangat memalukan. Masa ada pepatah yang berbau sindiran diucapkan seorang pendatang, “Warga Kaltim mati di ladang minyak.” Mirip pepatah: “Tikus mati di lumbung padi.”
Tapi itulah kenyataannya. Sudah cukup lama antrean kendaraan untuk mendapatkan bbm terjadi di Kaltim, terutama di Balikpapan. Malah belakangan ini makin parah. Laporan yang sama juga terjadi di PPU, Samarinda, dan Bontang. Padahal Kaltim yang punya sumber minyaknya. Kok bisa-bisanya terjadi antrean minyak. Yang lebih tidak mengenakkan lagi, hal seperti itu tidak terjadi di daerah lain.
Gara-gara situasi yang tidak nyaman ini, julukan Balikpapan Kota Minyak sudah ada yang memplesetkannya. Ada yang bilang Balikpapan sudah berubah menjadi “Kota Antre Minyak.” Juga julukan Persiba sebagai “Tim Selicin Minyak” menjadi “Tim Susah Minyak.” Kebetulan Persiba juga lagi susah. Banyak kalahnya bertarung di Liga 2 dan terancam degradasi.
Yang tak kalah menarik ada sejumlah tokoh politik di Kaltim termasuk di Balikpapan yang awal kebangkitannya dari bisnis minyak. Pasti mereka lebih tahu situasi dan solusinya di lapangan. Permainan apa yang terjadi sehingga antrean BBM seperti persoalan yang berada di lingkaran setan.
Banyak yang bilang situasi di Kaltim ini sangat paradoks. Padahal kilang minyak Pertamina Balikpapan saat ini sedang diperbesar kapasitasnya. Dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph. Dengan angka produksi sebanyak itu, kilang Balikpapan menjadi kilang terbesar di Tanah Air mengalahkan kilang Cilacap dengan produksi 345 ribu bph.
Proyek perluasan kilang minyak Balikpapan dinamai Proyek RDMP. Kepanjangan dari Refinery Development Master Plan. Ini bagian dari program Pemerintah melalui Pertamina untuk merevitalisasi 5 kilang di Indonesia. Selain Balikpapan, juga kilang Cilacap di Jawa Tengah, Balongan di Jawa Barat, Dumai di Riau, dan Plaju di Sumatera Selatan.
Khusus kilang Balikpapan biayanya tidak tanggung-tanggung. Walau sudah dihemat, kabar terakhir menyebutkan mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 108 triliun. Bayangkan besarnya 4 kali APBD Kaltim. Proyek yang dikerjakan oleh 20 ribu tenaga kerja ini dijadwalkan rampung pada tahun 2024 mendatang.
Begitu nanti beroperasi, kilang Balikpapan langsung menghasilkan 319 ribu barel BBM. Mulai solar, Pertamax, Pertalite, Pertadex sampai Avtur. Hebatnya kualitas BBM yang dihasilkan sangat ramah lingkungan. Kelasnya sudah Euro 5 dengan sulfur di bawah 10 ppm.
Selain menghasilkan BBM ramah lingkungan, RDMP Balikpapan juga menghasilkan produk non BBM seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan propylene yang akan menjadi bahan baku bijih plastik.
“RDMP Balikpapan menjadi proyek terbesar sepanjang sejarah Pertamina. Ini berkat dukungan dari Bapak Presiden Jokowi,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati didampingi Dirut PT Kilang Pertamina International (KPI) Taufik Aditiyawarman.
KENAPA ANTRE?
Ketika saya bertemu warga di Balikpapan Utara, saya ditanya soal antrean minyak yang sudah jadi momok. Soalnya antrean tidak saja terjadi di SPBU di kawasan Balikpapan Utara, tetapi juga di tempat lain. Sampai-sampai ada sopir yang bermalam dekat SPBU, demi mendapatkan BBM. Minimal dua hari, kata mereka.
Yang tidak enak antrean di SPBU di kawasan Damai, Jl MT Haryono. Penderitaan warga menjadi lengkap dan benar-benar menyesakkan dada. “Bayangkan, sudah jalannya ngga keruan akibat adanya pekerjaan DAS Ampal, ditambah lagi harus antre minyak. Akhirnya jadi apa kota ini?” celetuk seorang warga dengan wajah kecut.
Tempo hari terjadi aksi mogok dilakukan puluhan sopir bus di Terminal Batu Ampar. Mereka mogok karena kesulitan mendapat solar bersubsidi di Km 15. Akibatnya ratusan penumpang sempat telantar karena tak ada armada angkutan umum yang beroperasi.
Di PPU, puluhan sopir sempat menemui Pj Bupati PPU Makmur Marbun. Mereka mengeluh karena kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di SPBU Km 09 Nipah-Nipah. “Keadaan ini sudah lama kami keluhkan, mulai bupati sebelumnya. Tapi tidak ada jalan keluar,” kata Ibrahim, koordinator sopir truk Penajam.
Ketua Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) Bontang Ical menengarai adanya penyelewengan dalam distribusi atau penyaluran BBM bersubsidi yang masif dan terorganisir. Sepertinya ada oknum SPBU. “Buktinya ada kasus yang ditangani polisi. Petugas SPBU bermain dengan pengetap. Ini yang perlu dibereskan,” katanya di depan Rapat Gabungan Komisi DPRD Bontang, Senin (4/12).
Istilah pengetap itu diberikan kepada mereka yang membeli BBM bersubsidi berulang-ulang dengan menggunakan motor besar atau memodifikasi tangki motor. Lalu BBM bersubsidi itu dia jual secara eceran di pinggir jalan atau kepada industri tertentu dengan harga miring di bawah harga BBM non-subsidi.
Polda Kaltim belum lama ini membekuk sindikat permainan solar bersubsidi di SPBU Jl Soekarno-Hatta Km 9 Balikpapan. Mereka adalah AA (24), HR (40), dan AS (53). Modus operandinya dijuluki seperti “Operasi Helikopter.”
Mereka mengawali aksinya seperti pembeli biasa. Ikut mengantre. Setelah berhasil membeli, ketiganya dengan cepat memindahkan BBM tersebut ke dalam tandon yang tersembunyi di dalam truk dengan menggunakan mesin pompa elektrik yang sudah terhubung dari tangki sepeda motor ke dalam tandon. “Mereka berkeliling dari SPBU ke SPBU. Jadi mereka bergerak seperti helikopter,” kata Wadirreskrimsus Polda Kaltim AKBP Rakei Yunardhani.
Menanggapi antrean minyak di Samarinda, Wali Kota Andi Harun menuding ada berbagai pihak terkait dan bertanggung jawab. Selain Pertamina sendiri, juga adanya kendaraan dari luar yang ikut mengisi BBM kuota Samarinda sampai maraknya praktik ilegal penjualan BBM oleh oknum termasuk pengeceran melalui Pertamini.
“Bohong jika Pertamina tidak tahu ada yang mengecer BBM. Giliran penertiban diminta ke Pemkot. Saya juga tidak mau seolah-olah kami yang menghalangi usaha orang lain,” ujar Wali Kota seperti diberitakan Kaltim Today.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik sudah turun tangan. Malah dia sampai terbang ke Jakarta, Senin (4/12) lalu menemui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati.
Akmal menemukan jawaban penyebab antrean minyak di daerahnya. “Persoalannya bukan di kuota, tetapi lebih banyak di rantai distribusi,” katanya seperti dikutip di laman Kaltimprov.go.id.
Kuota atau jatah BBM Kaltim baru terpakai 75 persen. Masih ada 25 persen lagi. Jumlah itu masih cukup sampai di akhir tahun. Jadi seharusnya tidak terjadi antrean karena tidak ada kasus kelangkaan BBM.
Berdasarkan hasil pengamatan, kata Akmal, banyak masyarakat memilih jenis BBM bersubsidi. Itu karena disparitas harga yang sangat tinggi dengan BBM non-subsidi. “Ditambah lagi lemahnya sistem pengawasan, maka situasi itu yang menyebabkan antrean BBM terjadi di berbagai SPBU di Kaltim,” jelasnya.
Lalu apa yang mesti dilakukan? Akmal mengusulkan agar BPH Migas dan pemerintah daerah bekerjasama dengan KPK dan Kemendagri untuk membentuk tim bersama dalam mengawasi distribusi BBM di Kaltim. “Kita akan perkuat pengawasan bahkan melibatkan KPK, biar sistem pengawasan kita lebih efektif lagi di lapangan,” tandasnya.
Seorang pejabat Pertamina Patra Niaga yang tak mau disebutkan namanya menyebutkan sebenarnya pengawasan sudah sangat ketat. Setiap pembeli solar subsidi menggunakan QR My Pertamina, Fuel Card dan menunjukkan STNK. “Jadi seharusnya sudah sulit terjadi penyelewengan, terkecuali ada persekongkolan jahat antara pembeli dan pihak SBPU,” jelasnya.
Dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkapkan, pihaknya sudah memblokir sebanyak 260 ribu kendaraan yang mengonsumsi solar subsidi atau jenis BBM Tertentu (JBT) karena tidak sesuai ketentuan. “Masih ada 32 ribu lagi yang diblokir karena tidak sesuai dengan data di Korlantas,” tambahnya.
Sejumlah sopir mengatakan, mereka mengucapkan salut Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama bupati dan wali kota memberikan perhatian serius soal antrean BBM. “Tapi solusi konkretnya kami tunggu secepat mungkin, apalagi ini mau Natal dan tahun baru disusul pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Pasti jasa angkutan meningkat. Tapi apa jadinya kalau BBM-nya tak ada,” kata mereka kompak. (*)
