SAMARINDA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau punya potensi besar sektor perkebunan kelapa sawit. Pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan pengelolaan pada sektor tersebut dengan rencana pemerintah memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kepada pemerintah daerah tahun 2023 ini.
“Semoga pada APBD-Perubahan 2023 ini, ada DBH kelapa sawit yang bisa menjadi sumber pendapatan baru kaltim,” ucap Anggota komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agiel Suwarno.
Legislator PDI-Perjuangan menyebut, total luasan lahan perkebunan kelapa sawit swasta di dua kabupaten tersebut mencapai 400 ribu hektare (Ha).
Dijelaskan Agiel, kebijakan mengenai pemberian DBH kelapa sawit sangat diperlukan mengingat kaltim menjadi salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di tanah air.
Pemprov Kaltim harusnya dapat memaksimalkan perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat.
Ia pun berharap semua lini terkait pengelolaan kelapa sawit, betul-betul dipahami dan tuntas tergarap. Termasuk penentuan angka ideal untuk TBS (Tandan Buah Segar) yang mana di kaltim masih di bawah ketentuan harga yang ditetapkan.
“Sisi perkebunan yang dikelola oleh masyarakat inilah yang harus diperhatikan pemerintah. Jangan sampai hasil poanen tidak maksimal karen perkara TBS yang tidak sesuai,” tandasnya. (adv/rm)
