SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang memberi tanggapan terkait alokasi bantuan keuangan (Bankeu) antar kabupaten/kota yang begitu besar ketimpangannya. Tak seperti daerah lain, ia ingin bankeu untuk Kubar dan Mahulu dapat ditingkatkan pada 2024 nanti.
Diketahui, Bankeu Pemprov Kaltim yang dianggap sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim tidak merata. Tahun Anggaran 2023, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau menerima alokasi bankeu Rp 572,7 miliar atau lebih dari separuh dari Rp 1,19 triliun total bankeu.
Alokasi Bankeu Samarinda Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 354,4 miliar, terdiri dari bankeu spesifik Rp 700 juta dan non spesifik Rp 353,7 miliar. Kabupaten Berau menerima alokasi bankeu sebesar Rp 224,5 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 6,1 miliar dan bankeu non spesifik Rp 218,3 miliar.
Untuk Kabupaten Paser juga cukup besar, yakni Rp 243,9 miliar. Rinciannya bankeu spesifik Rp 8,2 miliar dan bankeu non spesifik Rp 235,6 miliar.
Sementara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kecipratan bankeu Rp 73 miliar. Rincianya, Kubar kebagian Rp 38 miliar, dengan rincian bankeu spesifik Rp10,9 miliar dan non spesifik bank Rp27,1 miliar. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menerima sebesar Rp 38,4 miliar, dengan rincian bankeu spesifik Rp3,4 miliar dan non spesifik Rp35 miliar.
“Saya sangat mengharapkan sekali 2024 nanti dapat dilakukan penambahan untuk Kubar & Mahulu,” kata Veridiana, beberapa waktu lalu.
Diakuinya besaran nilai bankeu ke Kubar dan Mahulu yang wilayahnya banyak belum tersentuh pembangunan itu, masih jauh dari kebutuhan. “Masih desa dengan status tertinggal akibat kualitas infrastruktur yang tidak memadai. Seharusnya menjadi perhatian Pemprov sehingga bankeu yang diberikan dapat ditingkatkan lagi,” harap legislator Dapil Kubar dan Mahulu ini.
Menurutnya, pola penentuan penganggaran yang tak merata itu menyiratkan masih terdapat ego sektoral. “Seharusnya dalam menentukan penganggaran itu bisa dibagi rata. Saya juga berharap Pemkab Kubar dan Mahulu menyusun program prioritas dan menyampaikan ke Pemprov agar bisa didanai dari bankeu sesuai kebutuhannya,” ucapnya. (adv/mk)
