SAMARINDA – Para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur diminta oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono untuk bekerja dengan semangat dan mengelola anggaran perusahaan dengan cara yang akuntabel dan transparan.
Hal ini disampaikan Nidya saat berbicara di Samarinda pada hari Sabtu. Ia mengharapkan para direktur BUMD dapat mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dalam mengembangkan bisnis mereka.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada investasi yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Sebagai contoh, ada kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser pada hari Kamis (23/11) yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi BUMD. BUMD harus lebih berhati-hati saat menggunakan anggaran yang bersumber dari uang negara,” kata Nidya.
Nidya, yang merupakan politikus dari Partai Golkar, juga menuntut BUMD untuk lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis mereka. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang atau pemanfaatan anggaran BUMD untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Nidya juga meminta BUMD untuk lebih sering melaporkan kinerja dan perkembangan usaha mereka kepada DPRD Kaltim sebagai mitra pengawas.
“Kami menginginkan BUMD dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Untuk itu, kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap BUMD,” ucapnya.
Nidya, yang mewakili daerah pemilihan Samarinda, menyampaikan bahwa kerjasama antara legislatif dan BUMD dapat meningkatkan kolaborasi untuk pembangunan daerah.
“Kami mengharapkan BUMD dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kalimantan Timur yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ungkapnya.
Nidya menambahkan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus berkoordinasi dengan BUMD untuk membahas isu-isu strategis, seperti permodalan, regulasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Kami berharap BUMD dapat menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah dan multiplier effect bagi daerah,” tutupnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)
Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha R
