PPU – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Abd Rahman Wahid meminta rencana dihapusnya status desa yang masuk ke wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi atensi bersama. Dalam hal ini Pemerintah Pusat diharapkan dapat memberikan solusi pada para perangkat desa yang saat ini masih ada.
Melansir dari Rancangan Perubahan UU 3/2022 tentang IKN. Bahwa dalam IKN dirancang sistem pemerintahan menjadi pemerintah daerah khusus (pemdasus) tanpa adanya desa. Walau saat ini UU Nomor 3 tahun 2022 tantang IKN tersebut masih dalam tahap atau proses revisi oleh DPR RI.
“Kami mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi yang terbaik bagi sebelas desa yang ada di Kecamatan Sepaku,” ucapnya, Sabtu (11/11/2023).
Seperti diketahui, Kecamatan Sepaku memiliki empat kelurahan dan sebelas desa. Di antaranya adalah Desa Argi Mulyo, Desa Binuang, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Semoi Dua, Desa Sukaraja, Desa Telepon, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari. Sementara empat kelurahan diantaranya adalah Kelurahan Maridan, Mentawir, Pemaluan, dan Kelurahan Sepaku.
“Minta solusi dari pemerintah pusat untuk sebelas desa itu. Apalagi ada enam desa yang baru saja ikut pilkades, mereka akan dilantik pada 11 Januari 2024 mendatang. Harus ada solusi terbaik bagi para kepala desa di Kecamatan Sepaku,” terangnya.
Wahid berharap persolan ini menjadi atensi penting bagi pemerintah pusat khusunya Otorita IKN. Agar sebelas desa di Kecamatan Sepaku bisa mendapatkan kejelasan terkait status desa di Kecamatan Sepaku yang sebagian besar wilayahnya sudah ditetapkan sebagai IKN.
Sekadar informasi, baru-baru ini ada enam desa yang mengikuti pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 29 Oktober 2023 lalu. Yaitu Desa Telemow, Karang Jinawi, Desa Suko Mulyo, Desa Samoi Dua, Desa Argo Mulyo,dan Desa Bumi Harapan.“Ini harus jadi atensi penting bagi pemerintah pusat,” tutupnya. (ADV/SBK)
