PPU – Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya merealisasikan pembangunan Gedung Satpol PP yang ideal. Upaya yang dilakukan ke depan ialah dengan mengusulkan pembangunan kantor tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rencana pengadaan kantor yang representatif untuk menjalankan tugas pelayanan dasar oleh Praja Wibawa di Benuo Taka terus dilakukan. Salah satunya dengan mewujudkan adanya markas besar (mabes) penegak perda dan perbup ini.
“Pembangunan gedung Satpol PP terus Kami upayakan. Terakhir, Kami berharap Kemendagri menyetujui proposal pembangunan gedung itu,” kata Kepala Satpol PP PPU, Margono Hadi Susanto, Rabu (29/11/2023).
Seperti diketahui, hingga kini Satpol PP PPU masih bermarkas di salah satu blok ruangan yang ada di Stadion anglima Sentik. Berbagi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) PPU.
Makanya, beberapa tahun belakang terus mengusulkan kebutuhan kantor tersebut. Adapun kebutuhan dananya, sesuai perhitungan dan kajian ialah sebesar Rp 48 miliar.
Namun, hingga kini usulan ke Pemkab PPU belum juga diakomodir, untuk masuk dalam skala prioritas pembangunan. Oleh karena itu, Margono berharap besar pengajuan bantuan anggaran ke Kemendagri dilakukan dan bisa diakomodir.
“Kami sangat butuh dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat untuk menunjang tugas Kami. Karena, penyelenggaraan ketertiban umum di Ibu Kota Nusantara masih tanggung jawab pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di samping itu, pihaknya juga telah menyiapkan lahan yang akan menjadi tempat pembangunan. Ia menyebut Pemkab PPU telah mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan lokasi (Penlok) untuk pembangunan kantor Satpol PP tersebut.
Letaknya, di areal depan RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU dengan luasan sekira satu hektare. “Penlok-nya sudah ada, tinggal menunggu bantuan anggarannya. Mengenai desain kantor Satpol PP, ada acuan aturan ketentuan dari Kemendagri,” jelas Margono.
Lebih lanjut, hingga kini usulan tersebut masih dalam proses komunikasi dengan Kemendagri. Tentunya ia berharap usulan itu dapat diakomodir dan terealisasi di 2024.
“Belum ada informasi terbaru terkait dengan usulan anggaran pembangunan kantor tersebut. Kami terus berupaya agar usulan itu disetujui oleh Kemendagri,” pungkasnya. (ADV/SBK)
