PPU – Sekretaris Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sariman meminta kelanjutan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe diseriusi Pemkab PPU ke depannya. Sebagai penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara merata.
Sampai saat ini jumlah warga PPU yang terlayani air bersih dari Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka baru mencapai 34 persen. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur penampungan air baku agar bisa meningkatkan cakupan layanan air bersih.
“Kami ingin pembangunan Bendungan Lawe-Lawe kembali dilanjutkan. Karena air bersih itu kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” katanya beberapa waktu lalu.
Ia mendukung upaya pemerintah daerah agar melanjutan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sejatinya, menurutnya jalur apa saja, yang penting ialah pembangunannya terealisasi dan termanfaatkan oleh masyarakat.
“Kalau memang ada pendanaan dari APBN itu lebih baik, karena kebutuhan anggarannya cukup besar,” tandasnya.
Namun demikian, Sariman meminta, perpanjangan pinjam pakai lahan milik PT Pertamina yang saat ini telah diperpanjang, berjalan lancar sepenuhnya. Apalagi di lahan seluas 220 hektare yang digunakan, sudah ada aset berupa infrastruktur pembangunan yang mencapai sekira 80 persen, yang dimulai sejak 2014.
Diketahui, saat itu pemerintah daerah mengalokasikan Rp 179 miliar dengan skema proyek multiyears atau tahun jamak. Tetapi, pemerintah daerah terpaksa menghentikan pengerjaannya pada akhir 2017 dengan alasan defisit.
“Secara administrasi harus jelas dulu, apakah sudah diperpanjang pinjam pakai lahan milik Pertamina atau tidak. Jangan sampai nantinya menimbulkan masalah lain,” tutupnya. (ADV/SBK)
