SAMARINDA– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan, bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki ruang laktasi untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi.
“Ruang-ruang laktasi itu sangat penting untuk memberikan hak dasar kepada bayi, yaitu mendapatkan ASI eksklusif yaitu selama enam bulan pertama,” kata Jaya, Rabu (22/11/2023).
Lanjut Jaya, ruang laktasi juga akan memudahkan para ibu yang bekerja di kantor-kantor OPD untuk menyimpan ASI yang sudah dipompa jika bayinya ditinggal di rumah atau di tempat penitipan bayi. “Jangan sampai ada ibu yang memompa ASI di tempat yang tidak semestinya, harus ada ruang sendiri yang nyaman dan bersih,” ujarnya.
Jaya juga mengimbau kepada para tamu atau masyarakat yang datang ke kantor OPD untuk melapor terlebih dahulu, jika ingin memberikan ASI kepada bayinya.
“Kalau ada masyarakat yang berurusan di kantor OPD dan menemukan tidak ada pojok laktasi, silakan lapor ke kami. Kami akan tindaklanjuti agar tersedia ruang laktasi di kantor tersebut,” bebernya.
Menurutnya, Dinkes Kaltim telah mensosialisasikan kebijakan itu kepada semua OPD, termasuk ruang guru di sekolah-sekolah dan kantor-kantor guna mewujudkan kantor yang ramah ibu. “Jadi ke depan, bukan hanya ruang laktasi saja, tapi ada ruang penitipan bayi di setiap kantor,” ungkap Jaya.
Pemerintah, lanjutnya, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tempat Penyimpanan ASI di Tempat Kerja, yang mengatur tentang standar, persyaratan, dan mekanisme pembentukan pojok laktasi di kantor. “Selain itu, ruang laktasi juga bisa meningkatkan loyalitas dan motivasi ibu untuk bekerja, karena mereka merasa dihargai dan didukung oleh pihak kantor,” pungkasnya. (ADV/nta)
Pewarta : Ernita
Editor : Nicha Ratnasari
