BALIKPAPAN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan fisik di Kota Balikpapan. Namun dengan adanya IKN tersebut berdampak kepada APBD Kota Balikpapan, khususnya pada segi perekonomian mobilisasi barang dan jasa termasuk orang, dalam hal ini bisnis hotel dan restoran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, anggaran pendapatan asli daerah (APBD) Kota Balikpapan juga disupport dari pemasukan pajak hotel dan pajak restoran. Pertumbuhan pemasukan dari hotel dan restoran ini tidak lepas kegiatan pembangunan fisik yang masif di wilayah IKN.
Menurutnya, geliat IKN masih banyak fokus di wilayah inti pembangunan di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Muhaimin menyebutkan, untuk daerah interline memang belum ada secara langsung. Hanya saja dukungan pemerintah pusat untuk program IKN dan sekitarnya akan disinergikan melalui Bappenas.
“Tentu kan kita usulkan banyak hal, misalnya ketersedian air bersih, peningkatan infrastruktur termasuk di dalamnya peningkatan SDM,” ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (30/10/2023).
Lebih lanjut Muhaimin menjelaskan, meski tidak secara langsung, geliat IKN ikut mempengaruhi ekonomi Kota Balikpapan, terutama aktivitas barang, jasa dan mobilisasi manusianya.
“Alhamdulillah dengan adanya geliat IKN ini PAD dari pajak hotel dan restoran meningkat loh,” jelasnya.
Kota Balikpapan sejak awal hingga kini masih komitmen tidak melakukan penambangan dalam rangka menambah PAD kota. Fokus Pemkot Balikpapan tetap pada pajak dan retribusi daerah, primadona ada pada pajak hotel dan restoran serta sektor perdagangan dan investasi.
Karena itu Pemkot juga beberapa hari yang lalu menggelar ALKI II Zone Investment Forum 2023 yang mengundang pemerintah daerah di 11 provinsi mau melirik Kota Balikpapan sebagai tempat investasi.
“Kita tidak mungkin tambang, tapi kita lakukan bagaimana investasi di Balikpapn lebih banyak supaya beranda utama IKN atau mitra utama IKN. Kita harap ada kegiatan-kegiatan sektor swasta yang masuk ke Balikpapan sebagai upaya untuk mensejahterakan daerah dan masyarakatnya,” tambah Muhaimin.
Sementara itu disinggung mengenai hasil Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Balikpapan, Muhaimin menyatakan jika Pemkot Balikpapan diminta fokus pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Seperti masalah kesehatan, pendidikan dan infrastruktur kota.
“Kita diminta agar anggaran bisa maksimal, sehingga silpanya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan serapan kita di tahun 2023 ini lebih maksimal, sehingga tahun 2024 juga bisa lebih bagus lagi,” ujar Muhaimin.
Besaran APBD tahun 2024 porsi terbesar masih pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Kota Balikpapan, terutama penanganan banjir.
“APBD Balikpapan tahun 2024 yang baru dibahas antara DPRD dan Pemkot diperkirakan Rp 3,6 triliun. Mandatori spending masih pada bidang pendidikan sebanyak 20 persen, bidang kesehatan 11 persen dan infrastruktur kota, terutama penangan banjir dan wajah Kota Balikpapan. kita tetap fokus ketiga ini,” tutup Sekda.
Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari
