SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim meminta investasi di Ibu Kota Negara (IKN) terbuka, tidak ditutupi. Menurutnya harus ada transparansi data terkait investasi dalam kerangka kerja pembangunan Nusantara.
Menurut Politisi Golkar ini, selain keterbukaan data investasi, penggunaan anggaran untuk IKN harus dibuka. Ia menilai, bahwa penggunaan anggaran harus digunakan dengan bijak dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi soal investasi yang masuk, agar nantinya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Minggu (22/10/2023).
Tio sapaan akrabnya, menganggap keberhasilan pembangunan IKN akan terjadi bila ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Badan Otorita. Dan juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.
“Jika diawali dengan kolaborasi serta kerja sama justru akan membuat pembangunan IKN itu berjalan lancar dan sukses,” ungkapnya.
Dengan keterbukaan terbukanya informasi pembangunan di IKN, masyarakat dapat mengetahui progres dan apa saja kebutuhan di IKN.
“Kita akhirnya dapat menyiapkan dan meningkatkan SDM siap bersaing. SDM kita harus terserap dengan baik,” tutupnya (Eky/adv/DPRD Kaltim)
