KUTAI BARAT – Asisten dua bidang Pembangunan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) sekretariat pemerintahan kabupaten Kutai barat telah menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Kutai Barat terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) Tahun 2024.
Rapat Paripurna XI Masa Sidang III Tahun 2023 digelar sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di ruang sidang utama sekretariat DPRD Kutai Barat, Jalan Komplek Perkantoran Pemkab, Kecamatan barong Tongkok, Kamis (12/10).
Asisten II Rakhmat mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) sepakat dan menyampaikan terima kasih kepada fraksi atas atensi dan kesepahaman terhadap misi RPJMD Kutai Barat 2021-2026. Serta sasaran dan prioritas pembangunan di kabupaten Kutai Barat tahun 2024.
“Selain prioritas pembangunan,pemerintah daerah juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan,” terang Rakhmat dalam sambutannya.
Lebih lanjut Rakhmat menyampaikan program pemerindah di antaranya yakni, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh optimalisasi pelayanan kesehatan.
“Selain itu,kita juga meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel serta meningkatkan infrastruktur dasar dan penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan pemkab Kutai Barat tahun 2024, antara lain peningkatan SDM yang berdaya saing, demi terwujudnya transformasi SDM lokal yang kompeten, adaptif dan inovatif. Kemudian, peningkatan kualitas konektivitas wilayah untuk menunjang proses transfer pengetahuan dan adopsi inovasi dan pembangunan antar sumberdaya lokal, peningkatan daya saing dan perluasan darah ekspor sektor-sektor unggulan dan potensi. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah melalui kebudayaan masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya lokal di wilayah.
“Pokok-pokok pikiran tahun 2024 telah dikelola sesuai dengan usulan, sebagai aktualisasi dari visi-misi Pembangunan Kutai Barat yang ingin kita wujudkan bersama berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu mengenai pengendalian inflasi, juga sudah dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi tim pengendalian inflasi daerah berdasarkan SK Bupati tentang peta jalan pengendalian inflasi. Termasuk pengendalian kebutuhan pokok, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif antar pemangku kepentingan, stabilitas harga kebutuhan pokok dilakukan melalui pemantauan harga pangan pokok, peningkatan stabilitas harga dan stok bahan baku.
“Serta pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan menuju sentra pertanian, perikanan dan perkebunan serta ruas antara kampung yang belum terkoneksi mantap telah dialokasikan dan disebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat (Kubar),” tutup Rakhmat.
Pewarta : Ichal
Editor : Nicha Ratnasari
