Catatan Rizal Effendi
JIKA tak ada perubahan, Senin (9/10) ini adalah hari pertama Pj Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik, M.Si masuk kantor. Orang menyebut Kantor Gubernur Kaltim di Jl Gajah Mada No 2, RW 01, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu itu, “Gedung Putih.” Seperti kantornya Presiden AS di Washington. Karena warnanya yang dominan putih.
Akmal boleh dibilang tidak perlu naik kendaraan. Sebab dia tinggal di Lamin Etam, yang letaknya bersebelahan. Jadi cukup jalan kaki saja. Dia bersama istrinya dr Yulia Zubir, M.Epid (Magister Epidemiologi) segera mendiami tempat tersebut. “Alhamdulillah Lamin Etam bakal ramai lagi,” kata seorang staf yang bertugas di situ.
Staf Akmal, Makmur Marbun yang sekarang menjadi Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) beberapa hari sebelumnya ikut sibuk mempersiapkan Lamin Etam. Ada juga Dr Esmeralda, tenaga ahli dan beberapa staf yang dibawa dari Jakarta.
Kabarnya malam Jumat kemarin, ada grup pengajian dari Masjid Pemprov Nurul Mu’minin melakukan doa selamat di tempat itu. Seperti kita ketahui, Lamin Etam selama lima tahun ini dalam keadaan kosong. Sebab Gubernur Isran Noor tetap tinggal di kediaman pribadinya di Perumahan Karpotek Jl Adipura 21, Sungai Kunjang Samarinda.
Lamin Etam terakhir ditinggali Gubernur Awang Faroek Ishak ketika dia menjabat selama 10 tahun (2008-2018). Rumah resmi gubernur ini direnovasi pada masa Gubernur Soewarna AF di tahun 2000-an ketika Kepala Dinas PU Kaltim dijabat Awang Dharma Bhakti (ADB).
Menurut informasi yang saya terima, Akmal terbang dari Jakarta ke Balikpapan Senin pagi. Pukul 14.00 dia memimpin rapat pimpinan (Rapim) bersama Sekdaprov, para asisten, kepala biro sampai kepala dinas di Kantor Gubernur.
Dapat dipastikan Akmal akan memberikan pengarahan dan menyampaikan berbagai kebijakan terutama berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi, kemudian tindak lanjut dari pesan Mendagri Tito Karnavian ketika dia dilantik sebagai Pj Gubernur, Senin lalu.
“SENIOR SAYA”
Dalam acara pisah sambut di “Gedung Semangka” Plenary Hall Sempaja, Rabu (4/10), Akmal sudah memberikan gambaran sekilas beberapa sikap dan pembawaannya dalam menjalankan tugas dan memimpin daerah.
“Tolong disapa saya, soalnya saya banyak belum kenal dengan semua staf. Silakan, tak ada masalah,” katanya penuh keterbukaan.
Dia sempat menyebut Sekdaprov Sri Wahyuni sebagai seniornya. Mungkin dari latar belakang angkatan pendidikannya. Kalau tidak salah, Akmal alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1993 dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 1998. Sedang Sri alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 1992, setahun lebih dulu.
Perjalanan karier kedua tokoh ini cukup moncer. Sama-sama berprestasi. “Yang terhormat saudara Sekdaprov Ibu Dr Sri Wahyuni. Dia senior saya,” kata Akmal tanpa ragu-ragu.
Akmal juga menjelaskan kepada staf bahwa nanti dia banyak bekerja di lapangan. Mungkin dia perlu suasana baru. Maklum ketika menjadi Dirjen Otda, hampir pasti dia banyak duduk di belakang meja membuat berbagai konsep dan usulan kebijakan kepada Mendagri. Dia termasuk Dirjen super sibuk di Kemendagri karena hubungannya dengan semua kepala daerah.
Dia sempat menyentil Pj Bupati PPU Makmur Marbun, yang sebelumnya Direktur Produk Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bahwa apa yang mereka putuskan di atas tidak serta merta gampang dilaksanakan kepala daerah. “Sekarang kita sendiri yang merasakan,” jelasnya.
Akmal juga mencermati beberapa pesan Gubernur Isran dan Mendagri yang perlu diresponnya. Misalnya soal tata kelola pemerintahan, penanganan kemiskinan, penuntasan stunting, mengendalikan inflasi, menyukseskan pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak.
“Saya tidak akan melakukan pemecatan kecuali ada staf yang melakukan pelanggaran dan sudah melalui proses,” katanya memberikan jaminan menanggapi permintaan Isran agar tidak terjadi pencopotan seperti kasus Sekda di DKI.
Dari Karang Paci saya mendengar DPRD Kaltim Senin ini juga menjadwalkan sidang paripurna penyampaian visi misi Pj Gubernur. “Kita akan berkoordinasi dengan Pj Gubernur untuk percepatan pembangunan daerah,” kata Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud.
Saya tidak tahu persis apakah visi misi wajib disampaikan Pj Gubernur? Sebab waktunya pendek hanya setahun. Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan tidak mengajukan visi misi baru melainkan memperkuat visi misi gubernur sebelumnya.
Seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif berkomentar, Pj Gubernur tidak memiliki visi misi. Pasalnya tanpa melewati Pilkada. “Visi misi kepala daerah ‘kan dituangkan dalam RPJMD dalam bentuk Perda. Kalau ini Pj Gubernur tidak ada visi misi,” jelasnya.
Ada juga pernyataan dari Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro kepada 5 Pj Gubernur yang baru dilantik beberapa waktu lalu. “Pj Gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu harus mengimplementasikan visi misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah,” tandasnya.
Menurut saya, Pj Gubernur Akmal Malik juga tidak akan menyampaikan visi misi seperti lazimnya gubernur definitif. Tapi dia akan merumuskan beberapa kebijakan, yang diinspirasi dari visi misi gubernur yang ada, masukan dari Dewan dan masyarakat serta pesan dari Pemerintah Pusat.
Akmal juga tidak leluasa lagi dalam penuangan program di APBD Kaltim. APBD 2023 sudah dalam pelaksanaan. Tinggal beberapa bulan lagi selesai. APBD 2024 sudah diketok Dewan sebesar Rp 20,67 triliun pada 25 September lalu. Dia hanya terlibat dalam penyusunan APBD Perubahan 2024 di masa akhir tugasnya tahun depan.
Tugas berat Akmal seperti juga Pj kepala daerah lainnya adalah menyukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang memasuki tahap penting dan tinggal beberapa bulan lagi, menyusul kemudian pemilihan kepala daerah serentak September tahun 2024 mendatang. Selamat bekerja dan berkarya. (*)
