SAMARINDA – Andi Harun dan Rusmadi Wongso menjadi satu dari 6 pasang kepala daerah di Kaltim yang dilantik pada Jumat (26/2/2021). Sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda yang baru, keduanya dengan segera mendapat tekanan dalam penanganan persoalan banjir dan masalah lingkungan.
Selepas pelantikan, puluhan mahasiswa yang mengenakan almamater Universitas Mulawarman (Unmul) berunjuk rasa di depan Kegubernuran Kaltim. Turun dengan nama Aliansi Garuda Mulawarman, demonstran dipimpin Presiden BEM KM Unmul Abdul Muhammad Rahim.
Ditemui selepas berorasi, Abdul menyebut jika hingga saat ini masih banyak permasalahan di Samarinda yang belum terselesaikan. Di antaranya banjir, tambang ilegal, dan lainnya. Ia berharap wali kota Samarinda yang baru menjamin keterbukaan ruang evaluasi dan diskusi di setiap kebijakan yang dikeluarkan. Serta mampu mewujudkan janji kampanye yang pernah diucapkan. “Mereka belum bekerja. Kami akan pantau terus kinerja kepala daerah ini,” sebutnya.
Dari sekian banyak kepala daerah yang dilantik, Abdul mengaku hanya menyoroti wali kota Samarinda. “Karena kami mahasiswa asal Samarinda. Makanya fokus di wali kota Samarinda saja,” urainya.
Berdasar kajian yang telah disusun, para mahasiswa menyoroti masalah lingkungan, pendidikan, dan kesehatan di Samarinda. Terutama kasus lubang tambang dan tambang ilegal di Samarinda sebagai isu utama. Pengunjuk rasa menilai belum ada tindakan heroik pemerintah untuk menuntaskan kasus lingkungan tersebut.
Selepas dilantik sebagai pemimpin Samarinda yang baru, Andi Harun bersama Rusmadi Wongso sebagai wakil wali kota, mengemukakan lima prioritas dalam program 100 hari kerja keduanya. Yaitu penanganan Covid-19 yang termasuk bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, penanganan kebersihan kota, penataan parkir dan pedagang kaki lima (PKL), serta program Rp 100—300 juta tiap RT per tahun, dan Penanganan Banjir.
“Program 100 hari kerja prinsipnya bisa kami lakukan secara cepat dan terjangkau. Artinya berbiaya murah. Kami harapkan langsung bisa dilihat, dirasakan, dan bermanfaat bagi masyarakat Samarinda. Saya telah menunjuk Pak Wawali untuk melakukan persiapan, finalisasi, dan hari ini kita mulai,” sebut Andi Harun selepas mengikuti pelantikan dari Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Jumat pagi.
BACA KORAN DIGITAL MEDIA KALTIM SETIAP HARI, GRATIS
Masalah banjir di Samarinda ditegaskan menjadi fokus utama. Sejumlah program dikemukakan. Meliputi pembuatan drainase, pengerukan Sungai Karang Mumus, penataan bantaran sungai, pengerukan sedimen di Bendungan Benanga Lempake, dan pembuatan lahan terbuka hijau. Rangkaian program tersebut memang telah teralokasi tiap tahun dari APBD Samarinda maupun bantuan Pemprov Kaltim hingga Pemerintah Pusat. Andi Harun pun bermaksud membuatnya kian efektif dengan memaksimalkan penanganan dari sisi hulu.
Pemkot Samarinda segera mengevaluasi pemberian izin pematangan lahan. Hal ini juga diungkapkan secara tegas oleh Andi Harun dalam pidato sambutannya sebagai wali kota Samarinda di Ruang Paripurna DPRD Samarinda, Jumat siang.
Andi Harun telah memberi arahan kepada Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi pemberian izin pematangan lahan.
“Kami tidak ingin APBD Samarinda habis. Setiap tahun menganggarkan untuk banjir. Tapi di sisi hulu tidak ada tindakan,” tegasnya. “Kami tidak menghapus tapi melakukan evaluasi secara tepat, seperti izin pematangan lahan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” sambungnya.
Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso juga menegaskan program 100 hari kerja bukan berarti selesai dalam waktu 100 hari. Salah satunya penanganan banjir. “Paling tidak dalam 100 hari ini kami ingin menunjukkan penanganan banjir. Seperti yang bisa mengurangi luasan banjir termasuk penyebabnya,” ucap Rusmadi Wongso. (kk)
