TANJUNG REDEB – Sejumlah nelayan Pesisir Selatan Berau merasa bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata. Kondisi itupun turut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.
Sepengetahuannya, bantuan yang diberikan pemerintah diberikan kepada kelompok, agar lebih mudah penyalurannya. “Siapa tahu ada salah satu nama yang sempat tidak tercatat oleh pengurus di kelompoknya tersebut, jadi belum mendapatkan bantuan hingga sekarang,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai, penyaluran bantuan yang tidak merata sebenarnya, bukan sepenuhnya kesalahan Pemkab Berau. Sebab, bantuan tersebut sudah diusulkan ke pemerintah dan direspons dengan baik.
“Waktu itu pemerintah daerah juga telah meresponnya dengan baik dan akan ditindak lanjuti nantinya,” ujarnya.
Menurutnya, pihak eksekutif sudah melakukan tahapan atau mekanisme yang ada. “Tentunya dengan progres yang ada tidak akan ada kekeliruan dalam penyaluran bantuan kepada nelayan, khususnya di daerah Pesisir Selatan,” ucapnya.
Selain itu, penyaluran bantuan dari usulan tersebut, kemungkinan ada kesalahan sangat kecil. Terkecuali adanya kekeliruan dari kepengurusan nelayan saat pendataan dimulai.
Untuk itu, Elita akan mendorong pemenuhan hak masyarakat, khususnya di sektor perikanan untuk mendapat bantuan dari pemerintah.
Hanya saja, pihaknya meminta kepada masyarakat Pesisir Selatan untuk lebih bersabar dan berharap OPD terkait bisa segera mendata ulang. Khususnya nelayan yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Bukan hanya di sektor nelayan saja, melainkan perkebunan, pertanian dan budidaya. Kami akan terus dorong pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan mereka,” bebernya.
“Paling tidak masyarakat bisa merasakan bantuan pemerintah daerah. Dari kami juga akan terus salurkan pokir kita karena itulah tupoksi kita sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (adv/dez)
