Oleh Hasanuddin
Di daulatnya Putra Jokowi Kaesang Pangareb sebagai Ketua Umum PSI tentu mesti di baca sebagai salah satu prospek politik nasional di masa mendatang. Demikian halnya dengan posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dan tentu saja Puan dan atau Prananda di PDI Perjuangan juga mesti di baca demikian.
Demokratisasi di internal partai politik salah satu hambatan dalam mempercepat demokratisasi sistem politik nasional. Imbasnya kita sudah rasakan bahwa DPR sebagai Wakil Rakyat tidak mampu memainkan peran sebagaimana mestinya yang diamanahkan Undang-undang, dan akibatnya berimplikasi luas bagi kehidupan Bangsa dan Negara.
Sokongan atau lembutnya dikatakan “restu” Jokowi saat putranya di minta oleh “pemilik PSI” memimpin PSI selaku Ketua Umum, tentu telah melalui kalkulasi politik. Putranya diyakini tidak akan mampu menggusur dinasti politik “trah” Sukarno di PDI Perjuangan. Demikian halnya beberapa waktu lalu saat Moeldoko mencoba melakukan kudeta atas Partai Demokrat tentu sepengetahuan Jokowi. Meskipun kudeta itu gagal, tetap perlu di catat bahwa peristiwa politik itu merupakan bagian dari upaya Jokowi mencari “rumah politik” bagi masa depan dinasti politiknya. Sebenarnya santer beredar kabar pula bahwa Prabowo juga menawarkan kepada Jokowi dan Putranya jabatan tinggi di Partai Gerindra. Namun bisa dikatakan bahwa pilihan Kaesang ke PSI itulah tempat berlabuhnya basis politik dinasti Jokowi di tambatkan.
Perencanaan politik dinasti SBY, Dinasti Sukarno, Dinasti Jokowi tentu akan menjadi Pilpres 2029 sebagai target pertarungan. Pada Pilpres 2029 itu, AHY, Puan dan atau Prananda, Gibran dan atau Kaesang diprediksi akan maju mencalonkan diri baik sebagai Presiden maupun sebagai Wakil Presiden. Tentu saja kita berasumsi bahwa keadaan politik berlangsung normal, stabil.
Tapi sebagaimana mereka para pemimpin dinasti politik itu memiliki perencanaan, kekuatan politik di luar dinasti itu pun juga memiliki perencanaan politik.
Bagaimana jika Prabowo dan atau Ganjar kalah pada Pilpres 2024? Dan ternyata yang terpilih adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin)? Sudah barang tentu akan terjadi perubahan politik yang sangat mungkin tidak berpihak kepada politik dinasti. Bagaimanapun agenda-agenda perubahan yang akan di gagas dan di implementasikan oleh Anies-Muhaimin (Amin) jika terpilih, dipastikan akan mengubah sistem politik nasional. Demikian pula tentu dengan struktur jaringan politik elit akan segera bergeser pasca terpilihnya Amin kelak.
Sistem politik yang demokratis akan memaksa para penganut politik dinasti itu untuk melakukan reformasi internal partai politik, sebagaimana yang mestinya telah di lakukan selama ini, namun belum berhasil.
Antagonisme politik dengan menguatnya praktik Politik Dinasty ini memang tidak menguntungkan bagi kepentingan umum. Tidak bersesuaian dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Tapi realitas politiknya kita saksikan demikian.
Sebab itu, masa depan politik demokrasi harus kita katakan sedang dalam ancaman politik dinasti yang menguasai partai-partai politik. Dan ini mesti di atasi dengan memilih Presiden pada Pilpres 2024 yang jauh dari gagasan politik dinasti. Kita patut bersyukur bahwa ada pilihan seperti itu yang tersedia yaitu Anies Baswedan. Anies bukan kader salah satu partai politik, bukan anak dari seseorang yang sedang mengendalikan partai politik. Sehingga dapat diberi kepercayaan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem maupun budaya politik demokrasi kita, agar benar-benar bersesuaian dengan tujuan kita membangun demokrasi.
Semoga masyarakat pada umumnya menetapkan pilihan dengan tepat pada Pilpres 2024, supaya kita bisa menghindari keadaan yang makin buruk dalam praktik politik nasional kita yang di rusak oleh para pengagum politik dinasti.
Sebab itu perlu dipesankan secara tegas, agar memilih partai politik yang mengusung agenda Perubahan dan perbaikan. Bukan melanjutkan kekuatan politik dinasti.
*Mantan Ketum PB HMI
*Isi artikel/opini ini merupakan tanggung jawab dari penulis.
