TANJUNG REDEB – Belum sebulan penuh maskapai penerbangan Batik Air beroperasi di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau Berau, rute direct flight atau penerbangan langsung telah dikurangi dari 7 kali menjadi 4 kali dalam seminggu.
Itu menjadi perhatian Ketua Dewann Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani. Dikatakannya, seharusnya sebelum Batik Air menetapkan perubahan jadwal tersebut ada evaluasi terlebih dulu baik dari pemerintah daerah maupun pihak bandara.
“Seharusnya kepala daerah memanggil kepala bandara dan stakeholder terkait untuk mengkaji dan mengevaluasi jumlah penumpang dalam beberapa minggu terakhir,” terangnya, Rabu (27/9/2023).
Dari presentase jumlah penumpang dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pun seharusnya juga disesuaikan dengan Memorandung of Understanding (MoU) yang ditelah disepakati bersama.
“Jangan sampai belum ada beberapa bulan Batik Air mendarat di Berau, sudah ada perubahan penerbangan,” tegasnya.
Dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk pelan-pelan mengubah mindset masyarakat yang selama ini selalu bepergian lewat jalur darat menjadi jalur udara. Apalagi persaingan harga pesawat sudah mulai terlihat.
“Seperti minggu ini saja, harga pesawat Wings dan Citylink ada yang Rp 1,1 juta. Ada penurunan harga, selisihnya s sekitar Rp 800 ribu dari sebelumnya,” sebutnya.
“Artinya maskapai penerbangan juga harus memikirkan ke depan agar bisa menekan inflasi tersebut,” ucapnya.
Dicontohkannya, dengan adanya pesawat berbadan besar masyarakat bisa mengirim potensi panen mereka baik sektor perikanan maupun pertanian. Seperti hasil tambak ikan, udang, jagung hingga lada. Pun dapat memangkas waktu lebih cepat, daripada melalui jalur darat.
“Di samping itu bagaimana kita bisa meningkatkan ekowisata di Berau kalau harga tiket pesawat masih mahal. Wisatawan justru lebih memilih berlibur ke luar negeri dari pada ke Berau,” jelasnya.
Pariwisata menjadi tugas dan tanggungjawab bersama bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Ke depan diharapkan kepala daerah dapat memanggil pemangku kepentingan supaya duduk bersama mendisusikan maskapai penerbangan yang ada apakah sudah sesuai dengan MoU yang sudah dilakukan.
Madri menilai sejauh ini penerbangan langsung dari dan ke Jakarta dan Surabaya selalu penuh bahkan tidak tidak sedikit yang sampai menggunakan penerbangan pesawat kecil.
“Jangan sampai masyarakat bawah yang dikorbankan hanya karena mementingkan keuntungan penerbangana saja,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis menerangkan, sejak awal masuknya maskapai Batik Air selalu terisi penuh. Sehingga, skema block seat untuk menekan harga tiket belum diperlukan.
“Tapi nyatanya saat ini sudah terjadi pengerucutan jam penerbangan dari 7 hari menjadi 4 hari dalam seminggu,” ucapnya.
Melihat kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan duduk bersama kembali dengan stakeholder terkait guna membicarakan skema block seat yang sebelumnya sudah direncanakan
“Harapannya kita akan segera mengembalikan penerbangan yang ada, agar harga ini tetap bisa stabil. Karena dari awal inikan permasalahan harga, bukan masalah banyak tidaknya penerbangan,” paparnya.
Sejak awal pun block seat ditujukan bagi perusahaan, pemda, Forkopimda hingga masyarakat agar ada jaminan ketika maskapai yang masuk ke Berau, penumpangnya bisa seusai harapan.
“Kalau sudah seperti ini mungkin sudah mulai dipikirkan kembali untuk menerapkan skema block seat. Targetnya sesegera mungkin, jangan sampai fluktuatif harga kembali ke titik batas atas,” tandasnya. (mnz/dez)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan
