SANGATTA– Sebanyak 779 guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 di Kutai Timur (Kutim) telah menerima surat keputusan (SK). Namun, mereka belum menerima gaji. SK diterima oleh 779 guru itu pada Mei lalu. Diserahkan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Meski telah menerima SK, para pegawai honorer ini harus lebih bersabar. Sebab, dalam beberapa bulan ke depan sejak menerima SK, mereka belum bisa menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TTP).
Masalahnya, untuk gaji dan TTP tersebut belum teranggarkan dalam batang tubuh APBD Murni 2022. Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim belum mengusulkan pengajuan gaji tersebut dalam APBD tahun ini. Sehingga, PPPK tahap pertama dan kedua tidak menerima gaji dalam waktu dekat ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Kutim Irma Yuwinda mengatakan, pihaknya sudah melapor kepada kepala daerah dan telah membuat kajian untuk kebutuhan honorer formasi guru 2021.
“Solusinya akan kami ajukan melalui APBD perubahan. Termasuk untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap seluruh belanja pegawai lainnya yang belum dianggarkan melalui APBD murni 2022,” sebutnya.
Dia mengakui, hal tersebut sudah disampaikan saat pengarahan kepada P3K, disela kegiatan penyerahan SK. Memang harus dipahami, mekanisme penganggaran dilakukan setahun sebelum tahun anggaran berjalan.
“Makanya hak tahun berjalan ini belum tersedia dalam APBD murni. Karena SK PPPK itu baru terbit Februari dan Mei (2022). Ada tahapannya,” papar Irma.
Karena itu kewajiban, pihaknya menunggu arahan selanjutnya. Sebab, tetap harus ada alokasi skala prioritas terhadap kebutuhan belanja tersebut. “Makanya diupayakan melalui APBD perubahan. Kami akan usulkan,” tandasnya. (ref)
