SAMARINDA – Ribuan calon jemaah umrah di Kaltim mulai bernapas lega. Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk menunaikan umrah, setelah ditutup untuk pencegahan pandemi Covid-19 pada 3 Februari lalu. Pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia saat ini masih menggodok beberapa regulasi ibadah umrah selama masa pandemi.
Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono meminta masyarakat bersabar menunggu. Beberapa hal teknis katanya, tengah dibahas kedua negara dan membutuhkan kesepakatan bersama. Salah satu hal teknis itu adalah upaya sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi serupa yang dimiliki Pemerintah Arab Saudi, yakni Tawakkalna.
“Tanpa status kesehatan dan sertifikat vaksin, kita tidak bisa melaksanakan ibadah umrah,” tegas Eko dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN, Kamis (21/10) lalu.
Kasi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kaltim, Ahmad Munir Gani menjelaskan sejak 2020, ada 14.202 calon jemaah yang mendaftar, diantaranya 13.516 telah membayar biaya umrah. Sebanyak 6.514 telah diberangkatkan dan sebanyak 7.002 jemaah tertunda berangkat. Ini data sementara yang diterima Kemenag Kaltim. Jumlah jemaah yang tertunda berangkat bisa jadi bertambah.
“Pemerintah meminta PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Red.) mendata calon jemaah yang tertunda keberangkatannya sebelum pendaftaran umrah dibuka tahun ini. Karena skemanya akan berubah, harga juga pasti akan berubah. Untuk itu semua harus disampaikan ke calon jemaah,” terang Munir.
Kantor Kemenag Kota Balikpapan juga masih menunggu regulasi dari Kemenag pusat. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Balikpapan, H Suharto Baijuri mengatakan, begitu regulasi keluar pihaknya segera mengumpulkan pengelola travel umrah dan haji.
Ia menjelaskan, pada masa pandemi seperti ini tentu akan ada regulasi baru khususnya yang terkait dengan masalah kesehatan. Di antaranya soal kewajiban calon jemaah sudah menerima vaksin Covid-19 dan prosedur PCR (polymerase chain reaction) sampai masa karantina.
Di Balikpapan saat ini jumlah daftar tunggu haji yang sudah mendapat nomor porsi ada 17.281 calon jemaah haji hingga tahun 2052. Sedangkan untuk calon jemaah umrah, Kemenag tidak memiliki datanya karena tidak semua travel umrah melaporkan.
“Calon jemaah haji Balikpapan yang gagal berangkat karena pandemi ada 527 calon jemaah,” kata Suharto kepada Media Kaltim, Jumat (22/10/2021).
Dia mengatakan, meski pandemi, animo kaum muslim di Balikpapan untuk berangkat haji tidak menurun. Terbukti sejak 1 Oktober 2019 sampai 21 Oktober 2021, total yang mendaftar ada 2.614 orang. Untuk mendapatkan nomor porsi haji, warga membayar biaya awal pendaftaran Rp 25 juta.
“Kalau tahun lalu yang berangkat biaya pelunasannya Rp 38 juta. Tapi belum tahu tahun depan karena ini kan masa pandemi, bisa jadi ada kenaikan karena ada biaya screening kesehatan,” ujarnya.
Sementara Kepala Kantor Kemenag Kutai Timur (Kutim), Nasrun mengatakan jumlah pendaftar haji dan umrah hingga Senin (25/10/2021) terus bertambah. Bagi yang baru mendaftar katanya, diharapkan bersabar, karena Kemenag lebih memprioritaskan pendaftar yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19.
“Kalau data untuk umrah belum terakumulasi semua karena ada beberapa biro perjalanan umrah yang belum melaporkan. Namun yang diprioritaskan berangkat yang memang sudah tertunda selama 2 tahun ini,” paparnya.
Terkait prioritas jemaah umrah tersebut, Kemenag akan terlebih dahulu mensosialisasikan melalui biro perjalanan haji dan umrah serta travel-travel yang ada di Kutim. (eky/bdu/ref)
