TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau terancam mengalami defisit tenaga pengajar pada tahun 2024 mendatang. Bupati Berau, Sri Juniarsih nengatakan, hal tersebut menjadi perhatian pihaknya. Pasalnya akan banyak tenaga pengajar atau guru yang akan segera pensiun.
Ia membeberkan, Pemerintah Daerah akan kehilangan kurang lebih sebanyak 160 guru. Hal itu disebabkan karena guru-guru telah memasuki masa pensiun. Namun hingga sekarang belum ada tenaga pengganti.
“Memang tidak secara serentak, namun secara total kurang lebih 160 guru akan memasuki masa pensiun,” ungkap Sri, Minggu (9/4/2023).
Sri menyebut, akan melakukan evaluasi dan pengawasan terkait proses permintaan solusi Dinas Pendidikan Berau kepada Kemetrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang belum memperlihatkan solusi hingga saat ini.
“Kami akan terus memantau usaha yang dilakukan Disdik dan akan kita tindak lanjuti,” tuturnya.
Ia menegaskan, terkait ancaman defisit guru tersebut, Pemerintah Daerah akan mencarikan solusi agar jangan sampai defisit guru nantinya akan menghambat sistem mengajar di sekolah.
“Kita pasti carikan solusi sebab dunia pendidikan di Kabupaten Berau sendiri merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah, masa kita biarkan,” tegasnya.
Sementara, Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Berau, Agus Wahyudi menuturkan, perlu adanya evaluasi terkait tenaga pengajar atau guru, seperti melihat apakah distribusi tenaga pengajar sudah dilakukan secara merata atau tidak.
Lanjutnya, banyaknya keluhan terkait tenaga pengajar yang kurang atau tidak ada, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat perkotaan, seperti sekolah yang berada di kampung-kampung menjadikan tenaga pengajar merangkap jabatan demi memenuhi kebutuhan murid di sekolah.
“Dalam hal merangkap mengajar sepertinya kurang efisien bila itu menjadikan solusi untuk kekurangan tenaga pengajar, jadi perlu diperhatikan kembali apakah jangan-jangan justru tenaga pengajar banyak menumpuk di perkotaan,” jelasnya.
Menurut Agus, hal ini dilakukan untuk mencari solusi awal penyelesaian masalah tersebut. Sebab, sektor pendidikan dan kesehatan suatau hal penting dalam menopang kegiatan masyarakat sehari-hari.
“Kita akan evaluasi dulu. Sebab, pendidikan dan kesehatan termasuk penopang atau tolak ukur kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dirinya berencana akan mengurai distribusi tenaga pengajar yang dinilai tidak merata atau menumpuk di salah satu wilayah saja. Hal ini tentu dilakukan untuk meminimalisir masalah kekurangan guru yang akan datang.
Bila ternyata tenaga pengajar telah menduduki posisi atau wilayah yang tepat atau kurang, maka Agus Wahyudi akan mengusulkan untuk meminta tambahan formasi dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai tenaga pengajar.
“Kalau memang sudah tidak ada, maka akan kita usul untik minta formasi CPNS,” terangnya.
Meski demikian, ia tetap akan melakukan pemantauan terhadap guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) agar bisa diusahakan dan diperjuangkan menjadi bagian dari ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita lihat peluangnya, CPNS kan tidak bisa juga diatas 35 tahun tes nya maka akan kita usahakan di PPPK,” ujarnya.
Meski melakukan migrasi dari Guru PTT menjadi PPPK atau PNS tidak akan menambah jumlah guru yang ada saat ini. Oleh karenanya, jika memang harus dilakukan, maka Pemkab Berau akan minta formasi baru untuk menambal kekurangan guru yang ada. “Makanya kita lihat distribusinya, setelah itu baru kita tindak lanjuti,” pungkasnya. (dez)
