PASER – Dari 139 desa dan 5 kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser mencatat hanya 20 desa yang dapat menyelesaikan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di 2023 yang mencapai 100 persen.
Kepala Bapenda Paser, Ali Nour Muhamad mengatakan, peran 20 Desa ini sangat membantu untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2. Sesuai data, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 pada 2023 sebanyak 98.052 lembar.
Pada tahun ini mengalami peningkatan menjadi 99.087 lembar dengan target penerimaan sebesar Rp6,2 miliar. “Pemkab Paser juga memberikan pengurangan atas pokok piutang ketetapan dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 masa pajak dari 2008 sampai 2023 dengan persentase bervariatif,” kata Ali.
Lanjut dia, pengurangan mulai dari 20 persen pengurangan PBB-P2 2008 sampai 2023 sebesar 30 persen pengurangan pokok piutang ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2014 sampai 2017. Selanjutnya 50 persen pengurangan pokok piutang ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2008 sampai dengan 2013.
“100 persen pembebasan sanksi administratif berupa denda untuk tahun pajak 2008 sampai 2023,” tandasnya.
Bupati Paser, Fahmi Fadli menyampaikan terima kasih kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa berperan dalam penerimaan PBB-P2, sehingga PAD bisa meningkat. “Target PAD 2023 sebesar Rp 97,5 miliar bisa terealisasi berkat sektor PBB-P2 ini. Realisasi yang masuk Rp102,7 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Fahmi, target secara keseluruhan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp3,7 miliar dan terealisasi Rp4,2 miliar. “Ini melebihi target 114 persen. Jadi PBB yang telah terbayar terlihat hasilnya dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa-desa,” kata Fahmi.
Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha R
