TENGGARONG – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Zulkifli pesimistis jika pemilihan umum (Pemilu) pada 2024?dilakukan secara internet voting atau e-voting. Walaupun dengan alasan mempermudah, efektif dan efisien, dibanding pemilu sebelumnya.
Wacana tersebut diusulkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.
Zulkifli melihat belum meratanya jaringan internet menjadi faktor utama digitalisasi pemilu belum bisa diterapkan pada pemilu 2024. Tidak terkecuali Kukar yang hingga kini memiliki 19 desa blankspot, alias tak terjangkau jaringan internet.
Masalah lain, dari sisi SDM petugas maupun pemilih yang menurut Zulkifli perlu disiapkan secara matang. “Tapi kalo dilihat kondisi masyarakat saat ini, proses itu (e-voting) masih panjang,” ungkap Zulkifli pada mediakaltim.com, Jumat (25/3/2022).
Tentu keinginan untuk melaksanakan e-voting pada pemilu di Indonesia, masih perlu banyak persiapan.
Selain jaringan internet perlu juga disiapkan pengamanan data pemilih dan hasil pemilihan dari ancaman peretasan. Ditambah lagi kekuatan server agar tidak menghambat pelaksanaan pemilu.
“Potensi kecurangan dalam pemilu juga semakin terbuka lebar jika tidak benar-benar siap, ini harus menjadi pertimbangan,” lanjut Zulkifli.
Dengan kondisi teknologi dan SDM yang belum sepenuhnya siap dua tahun jelang tahun politik, Zulkifli menyarankan pemerintah fokus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu mendatang.
Terkait e-voting, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar Dafip Haryanto menyebut baru sebatas mendapat informasi. Begitupun dengan sosialisasi, apa saja yang perlu disiapkan oleh tiap daerah. Termasuk menyiapkan jaringan internet, karena masih adanya daerah yang blankspot.
Seperti di Kukar yang masih terdapat 19 desa blankspot. Meski sudah diintervensi oleh pemerintah pusat dengan memastikan anggaran untuk 10 desa dari Kemenkominfo dalam kurun waktu 2022-2024. Ditambah 9 desa lainnya akan diborong pembangunan infrastrukturnya melalui APBD Kukar 2022.
“Kalau pemerintah pusat meminta, pemda mau tidak mau akan menyesuaikan,” ungkap Dafip.
Menurutnya, harus ada kajian dari pemerintah ke daerah, sehingga diketahui hal apa saja yang diprioritaskan.
Semisal server, SDM di kecamatan hingga tingkat RT sampai antisipasi pengamanan jaringan. (afi)
