Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim masih cukup tinggi, yaitu 6,83 persen dari total angkatan kerja atau di atas angka pengangguran secara nasional. Bila dilihat angka pengangguran di seluruh Indonesia, maka Kaltim masuk peringkat ke-7. Dan di antara provinsi di Pulau Borneo, Kaltim adalah yang tertinggi.
TIM PELIPUT: Andi Desky, Ramlah Effendy, Muhammad Rafi’i
Perusahaan swasta yang bergerak di bidang multimedia itu mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil akibat badai pandemi Covid-19. Karyawan pun harus dikurangi. Salah satu yang terimbas adalah Imron Rosadi. Pria kelahiran Samarinda 25 Desember 1996 ini terpaksa hengkang dari perusahaan itu pada Juli 2021.
“Saya sudah kerja di situ (perusahan multimedia) sejak 2014. Juli tahun lalu (2021) tidak diperpanjang kontrak karena katanya defisit keuangan,” jelas Imron saat berbincang dengan Media Kaltim, Kamis (24/2/2022).
Kendati dalam kondisi sulit, perusahaan yang berkantor di Kota Samarinda itu kata Imron, telah memenuhi hak-haknya sebagai karyawan, seperti yang diatur dalam perjanjian kontrak kerja. Imron mengaku, perusahaan sudah memberinya pesangon dan beberapa hak lainnya setelah tak lagi bekerja.
Dari uang pesangon itu, lelaki bujangan ini mencoba membuka usaha menjual pakaian bekas sembari mencari pekerjaan tetap. Namun ia mengaku di tengah kondisi pandemi sangat sulit untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
“Sudah cari di loker (lowongan kerja), tapi susah dapatnya. Apalagi background saya broadcasting, jarang perusahaan yang buka lowongan,” terang pemuda berusia 26 tahun ini. Ia berharap informasi terkait lowongan kerja bisa dibuka secara luas oleh pemerintah.
Selama ini menurutnya, tidak banyak informasi terkait lowongan kerja yang didapatinya. “Kebanyakan tahu info lowongan dari medsos, mungkin sebaiknya pemerintah lewat akun medsos resminya atau website memberi informasi loker. Pasti sangat membantu para pencari kerja,” terangnya.
*
Kesulitan mencari pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan lowongan seperti yang dialami Imron Rosadi, juga dialami puluhan ribu tenaga kerja di Kaltim. Situasi pandemi Covid-19 semakin membuat pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi atau keahlian.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kaltim hingga Agustus 2021 sebesar 6,83 persen atau 126,19 ribu orang dari total angkatan kerja. Jika dibandingkan Agustus 2020, TPT di Kaltim turun 0,04 persen poin. Namun dibanding data Februari 2021 mengalami kenaikan 0,02 persen. Kenaikan ini di antaranya dipicu pandemi Covid-19.
BPS mencatat penduduk yang bekerja di Kaltim menurun lebih banyak dibanding angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebesar 1,85 juta orang atau turun 2,11 persen dibandingkan Februari 2021. Sementara penduduk yang bekerja menyusut 2,14 persen menjadi 1,72 juta orang. Penduduk yang mengangggur turun 1,77 persen, menjadi 126,19 ribu orang.
BPS juga menyebut penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 301,19 ribu jiwa dari total angkatan kerja pada Agustus 2021. Angka itu lebih besar dibandingkan Februari 2021, yang sebesar 293,8 ribu orang dari total angkatan kerja.
Kemudian terdapat 27,08 ribu jiwa pengangguran karena Covid-19 pada Agustus 2021. Ada pula 9,85 ribu jiwa yang bukan lagi angkatan kerja, serta 20,09 ribu jiwa sementara tidak bekerja dan 244,18 ribu jiwa mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.
Dibandingkan dengan provinsi lain, angka TPT di Kaltim berada di posisi ketujuh tertinggi. Yaitu setelah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Maluku (selengkapnya lihat infografis). Sementara di Pulau Kalimantan, Kaltim mempunyai TPT tertinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Suroto menyatakan, menurut data akhir Januari 2022, sebanyak 255.043 tenaga kerja di Kaltim telah terserap pada 11.236 perusahaan yang tersebar di 10 kabupaten/kota. “Sebanyak 255.043 tenaga kerja terserap di 11.236 perusahaan,” bebernya, dilansir dari Antara, Kamis (10/2/2022).
Dia merinci serapan tenaga kerja itu antara lain di perusahaan mikro sebanyak 8.748 unit, perusahaan kecil sebanyak 1.006 unit, dan perusahaan besar sebanyak 476 unit.
Kepala Seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Denny Yuliana Rahayu mengatakan, Disnakertrans terus melakukan upaya untuk menekan angka pengangguran di Kaltim, khususnya pada masa pandemi Covid-19.
Pihaknya sudah memiliki beberapa program untuk pengembangan ketenagakerjaan, yakni job market fair dan bursa kerja online, pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, serta program pelatihan dan pemagangan di sejumlah perusahaan.
“Dalam job market fair kami kumpulkan perusahaan yang membuka lowongan dan mereka langsung wawancara pelamar kerja. Sedangkan bursa kerja online kami tampilkan lewat website kami, ini up to date dan bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya
Sementara program kewirausahaan merupakan program untuk menstimulus masyarakat untuk membuat usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Program ini digelar di kabupaten/kota di Kaltim yang merambah hingga pedesaan.
“Kami mau membantu menciptakan peluang lapangan kerja minimal untuk mereka sendiri. Ini dilakukan hingga tingkat Kelurahan atau pedesaan di seluruh kabupaten/kota,” ungkap Yuliana kepada Media Kaltim, Sabtu (26/2/2022).
Terkait program pelatihan dan pemagangan jelasnya digelar di perusahaan-perusahaan yang memiliki training center. Mereka yang mengikuti program ini akan dilatih selama sebulan.
Selanjutnya para pencari kerja akan magang selama 4 bulan di perusahan yang membutuhkan. Harapannya mereka dapat terserap di perusahaan yang menggelar pelatihan atau perusahaan lain yang membutuhkan.
“Konsepnya mereka dilatih, kemudian dimagangkan dengan harapkan mereka terserap dilapangan kerja dari modal pengalaman mereka magang,” jelas Yuliana.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa (8/2/2022) menyampaikan angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan.
Data hingga Agustus 2021 katanya, tingkat pengangguran di Indonesia 9,1 juta jiwa. Sementara pada Agustus 2020, mencapai 9,77 juta orang. Namun ia tak menampik jika angka pengangguran sempat bertambah dari 7,1 juta orang pada 2019 menjadi 9,77 juta pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
Ia menjelaskan, pada Agustus 2021 angkatan kerja ada sebanyak 140,15 juta orang. Sementara jumlah orang bekerja mencapai 131,05 juta. Angka ini bertambah 2,6 juta orang dibandingkan Agustus 2020, terutama bertambahnya pekerja penuh atau pekerja paruh waktu.
Airlangga menambahkan, penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19 adalah sebesar 29,12 juta orang pada Agustus 2020, dan turun 7,8 juta orang menjadi 21,32 juta orang pada Agustus 2021.
Secara rinci, berdasarkan komponen dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja, terdapat penurunan sebanyak 0,74 juta orang pengangguran karena Covid-19 yaitu dari 2,56 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 1,82 juta orang pada Agustus 2021.
Penurunan juga terjadi pada bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 0,06 juta orang, yakni dari 0,76 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 0,7 juta orang pada Agustus 2021.
Untuk orang yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 turun sebanyak 0,38 juta, yaitu dari 1,77 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 1,39 juta orang pada Agustus 2021.
Selanjut orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19 turun sebanyak 6,62 juta yakni dari 24,03 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 17,41 juta orang pada Agustus 2021.
Berbagai penurunan ini, menurut Airlangga, merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk mengentaskan pengangguran. Salah satunya, melalui program Kartu Prakerja dengan total penyaluran sepanjang 2021 mencapai Rp 18,13 triliun bagi 5,96 juta orang.
BONTANG TERTINGGI
Di Kaltim, angka TPT tertinggi masih di Kota Bontang. Menurut data BPS, TPT di Kota Taman sebesar 9,92 persen dari total angkatan kerja atau sebanyak 8.935 orang menganggur. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2019 angka TPT tercatat 7.894 orang, dan pada 2022 meningkat menjadi sebesar 8.700 orang.
Peringkat kedua TPT tertinggi di Kaltim yaitu Balikpapan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Ani Mufidah mengatakan, pengangguran terbuka di Balikpapan pada 2021 mencapai 8,94 persen dari total angkatan kerja atau 28.613 orang. Angka ini sudah mengalami penurunan dibanding 2020 yang sebesar 9,00 persen atau 27.911 orang.
Menurutnya, pengangguran terbuka mengalami penurunan 0,06 persen dibandingkan tahun 2020 akibat tren penurunan kasus Covid-19 yang diikuti kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat serta capaian program vaksinasi yang meningkat.
“Jadi sedikit banyak telah mengembalikan gairah ekonomi yang pada gilirannya memunculkan sentimen positif pada penyerapan tenaga kerja di Balikpapan. Dari angka TPT tersebut, dapat diartikan dalam 100 orang angkatan kerja, terdapat 8-9 orang yang berstatus pengangguran,” katanya, Rabu (29/12/2021).
Ani menjelaskan, jumlah angkatan kerja di Balikpapan mengalami peningkatan pada 2021 hingga mencapai 320.117 orang atau meningkat 9.948 orang dibanding 2020 yang sebanyak 310.169 orang.
“Jumlah penduduk Balikpapan tahun 2021 diperkirakan 641.817 jiwa. Dari jumlah itu, penduduk usia kerja 15 tahun ke atas mencapai 77,58 persen atau sebanyak 497.940 orang,” katanya. Dari jumlah ini tambahnya, sebanyak 177.823 orang bukan termasuk angkatan kerja.
Sementara di Kutai Kartanegara (Kukar), pandemi Covid-19 juga memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang membuat angka pengangguran meningkat. Angka pengangguran mencapai puluhan ribu orang dan tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja di Kukar.
Berdasarkan data BPS Kukar, per 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kukar mencapai 20.497 orang. Sementara pada 2018, pengangguran mencapai 43.756 orang. Tahun 2019 meningkat jadi 45.509 orang dan pada 2020 menurun jadi 41.553 orang.
Di antaranya usia produktif, yakni usia kisaran 16 tahun sampai 60 tahun, diperkirakan ada sekitar 10 ribu pencari kerja yang tercatat di Kukar. Selama dua tahun ini atau selama pandemi Covid-19.
“Distransnaker (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja) Kukar hanya sanggup menfasilitasi sekitar 200 orang untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkap Kepala Distransnaker Kukar, Akhmad Hardi Dwi Putra.
Meski tidak bisa memberikan data secara rinci. Tapi jumlah penyumbang terbesar pengangguran di Kukar katanya, berasal dari sektor pertambangan, karena Kukar menjadi salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
Hardi mengatakan, penyebab meningkatnya angka pengangguran bukan hanya pandemi Covid-19. Kebanyakan angkatan kerja di Kukar juga lemah pada keahlian dan keterampilan. Lowongan kerja yang terbatas membuat perusahaan pikir-pikir merekrut tenaga kerja baru.
Distransnaker sudah melakukan upaya untuk menekan angka pengangguran. Di antaranya mensosialisasikan program kartu pra-kerja, program buatan pemerintah pusat untuk masyarakat siap kerja. Disamping program Distransnaker seperti pelatihan kerja mekanik dan sekuriti pada 2021.
Pelatihan wirausaha pun digencarkan. Distransnaker mengalihkan tenaga pengangguran menjadi wirausahawan. Dengan harapan ketika wirausahawan ini tercetak, setidaknya bisa menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Kukar.
Saat ini, fokus utamanya adalah memberikan pelatihan kerja kepada para lulusan SMA. “Memberikan pelatihan dan peluang kerja sebenarnya tanggung jawab bersama. Bukan hanya kami namun juga dinas yang lain dan swasta,” ujarnya.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Penajam Paser Utara (PPU) juga berupaya mengurangi angka pengangguran melalui koordinasi dengan berbagai perusahaan. “Kami terus lakukan komunikasi dengan berbagai perusahaan sebagai upaya menekan angka pengangguran,” ujar Kepala Disnakertrans PPU, Suhardi, Rabu (12/2/2022) dikutip dari Antara.
Disnakertrans PPU katanya, menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta untuk menyalurkan tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, maka akan menurunkan angka pengangguran di daerah itu.
Minimnya penyerapan tenaga kerja di PPU ungkapnya, dipengaruhi jenjang pendidikan dan kompetensi yang tidak sesuai. “Tidak semua kebutuhan tenaga kerja kami penuhi, karena ada persyaratan jenjang pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan,” ucapnya.
Jenjang pendidikan ini katanya, turut memberikan andil tingginya jumlah pengangguran di PPU. Disnakertrans PPU mencatat sekitar 70 persen atau 600 orang pencari kerja pada 2021 merupakan lulusan SMA sederajat.
Sepanjang 2021 jumlah pencari kerja di PPU yang terdata melalui pembuatan kartu kuning (kartu pencari kerja) kata dia, sebanyak 897 orang. Angka ini mengalami penurunan dari jumlah pencari kerja pada 2020, yakni 1.185 orang. (eky/afi)
