SANGATTA – Kebutuhan infrastruktur di Kutai Timur (Kutim) masih sangat banyak untuk dikerjakan. Sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas sehingga perlu efesiensi. Karena itu langkah menggalang dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan menjadi opsi lain Pemkab Kutim.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. “Serapan anggaran memang ditujukan untuk skala prioritas pembangunan saja,” sebut Kasmidi saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, saat ini tidak bisa asal membangun tanpa memperhitungkan kemampuan anggaran. Maka perlu ada beberapa langkah untuk menyiasati kebutuhan pembangunan. Opsi lain dengan melakukan pendekatan program dari kementerian hingga memohon bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim juga sudah dilakukan.
“Tapi hal itu masih kurang dan kerap ada perubahan kebijakan. Oleh karenanya perlu juga dibantu oleh dana CSR perusahaan,” tuturnya.
Pemkab telah menyiapkan pola agar program CSR bisa membantu pembangunan. Paling tidak untuk membantu kebutuhan di tingkat desa. “Kami harap tiap perusahaan bisa pula berkontribusi terhadap pembangunan di Kutim. Apalagi cukup banyak perusahaan dengan skala besar di sini,” sebut orang nomor dua Kutim itu.
Dalam waktu dekat Pemkab Kutim akan menggelar rapat koordinasi dengan para perusahaan untuk menentukan program prioritas yang bisa memakai dana CSR. Paling tidak perusahaan dapat membantu desa tempat dimana mereka beroperasi. “Nanti dibahas lebih detail dalam rakor untuk memastikan bantuan CSR yang bisa dipakai,” bebernya.
Sejauh ini Pemkab tidak mematok persentase jumlah bantuan CSR untuk pembangunan. Namun paling tidak perusahaan dapat membantu usulan dari desa. “Nantinya diatur perusahaan mana membantu apa di satu desa. Kalau bisa banyak lebih bagus. Kita akan terus berdiskusi untuk masalah ini dalam rakor tersebut,” tandasnya. (ref)
