spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Tim JDIH Kabupaten Mahakam Ulu Raih Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-Kaltim

MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengucapkan selamat dan sukses  kepada tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Mahakam Ulu yang telah  meraih Juara 1 Pengelolaan JDIH Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Penghargaan ini diberikan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) JDIH di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur pada Kamis (7/3/2024) lalu .

Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh melalui Kepala Bagian Hukum Setkab Mahulu, Arsenius Luhan mengatakan, untuk mendapatkan prestasi ini perlu kerja yang konsisten. Ia menyebut saat pelaksanaan tim JDIH Mahulu banyak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pembina JDIH provinsi Kaltim.

Selain itu, mereka juga melakukan konsultasi dengan badan pusat hukum nasional yang ada di Jakarta. “Jadi di sana kan kita sudah tahu tuh indikator-indikator penilaian, jadi tim JDIH Kabupaten Mahulu berusaha memenuhi semua indikator-indikator itu sesuai dengan waktu yang ditentukan,” katanya.

Langkah lain yang juga dilakukan adalah melakukan kunjungan atau studi tiru dengan kabupaten kota yang berhasil meraih juara nasional yang masuk kategori tiga besar. “Itu ada sekitar lebih dari 12 item yang dihitung, terutama secara umum itu terkait dengan metadata,” ujarnya.

Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mahakam Ulu  menerima penghargaan yang diberikan saat pelaksanaan Rakor JDIH di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kutai Timur pada Kamis (7/3/2024). (dok-prokopim-mahulu)

Ia menyebut, tak mudah untuk mendapatkan prestasi ini. Pasalnya, harus melalui berbagai kendala. Kendala yang paling besar menurutnya adalah jaringan, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu menggunakan web.

Sementara untuk mengakses web harus memerlukan koneksi jaringan yang memadai dan kuat. “Kemudian memang kadang-kadang terkendala server juga, kadang ada perubahan dari BPHN itu yang kita di Mahulu ini agak terkendala,” tuturnya.

Namun, untuk mengatasi kendala tersebut JDIH Mahulu tetap rutin melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Hukum Nasional (BPHN) agar kendala-kendala ini bisa segera terselesaikan.

Selain itu, kendala lain adalah kantor bagian hukum yang baru saja dipindah. “Makanya saat ini di Setkab kami minta satu ruangan khusus dan syukurnya dikabulkan oleh pimpinan. Kami sudah dapat ruangan mudah-mudahan tahun ini bisa kita gunakan,” jelasnya. (Prokopim-mahulu-ADV/MKN)

Pewarta : Ichal
Editor  : Nicha R

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti