SAMARINDA – Dampak pandemi Covid-19 di Bumi Etam tergambar dari sejumlah indikator pembangunan yang merosot. Penduduk miskin bertambah, tingkat pengangguran terbuka naik, sementara pertumbuhan ekonomi menurun sepanjang 2020. Padahal, Pemprov Kaltim telah menyiapkan Rp 536 miliar buat menanggulangi dampak Covid-19.
Kemerosotan seluruh indikator tersebut diungkapkan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2020 Gubernur Kaltim. Pansus yang dibentuk DPRD Kaltim tersebut menyatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Kaltim tidak tercapai.
Hasil laporan pansus ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 di DPRD Kaltim, Senin, 3 Mei 2021, di Karang Paci, Samarinda. Lima indikator yang disebut tidak mencapai target adalah indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat penduduk miskin, rasio kesenjangan gini, dan tingkat pengangguran. “Semuanya mengalami penurunan signifikan,” demikian Rusman Ya’qub mewakili pansus seperti diberitakan kaltimkece.id, jejaring mediakaltim.com.
Indikator makro yang pertama adalah IPM. Indeks ini diukur melalui beberapa dimensi dasar yakni indikator kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan standar hidup layak. IPM akan menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup manusia. Pada 2020, pemprov menargetkan IPM Kaltim 76,66. Capaian riilnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, hanya 76,25 atau turun 0,37 poin dari 2019 yang sebesar 76,61 poin.
“Kinerja pembangunan SDM menurun dan target IPM sesuai RPJMD tidak tercapai. Akan tetapi, dibandingkan rata-rata angka IPM nasional sebesar 71,94, Kaltim tergolong sudah tinggi,” terang Rusman.
Indikator kedua adalah naiknya tingkat penduduk miskin. Sebelum pandemi menerjang, tingkat penduduk miskin Kaltim sebenarnya terus berkurang. Penduduk miskin pada 2017 sebesar 6,19 persen, lantas 6,03 persen pada 2018, dan 5,94 persen pada 2019. Pada 2020 atau tepat saat pandemi, tingkat penduduk miskin Kaltim naik 0,54 persen. Jumlah orang miskin di Kaltim (hidup dengan pendapatan di bawah Rp 669.622 per kapita per bulan) sebesar 243 ribu jiwa.
“Angka kemiskinan Kaltim memang masih jauh di bawah rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 10,19 persen. Akan tetapi, target RPJMD sebesar 5,94 persen tidak tercapai,” terang Rusman yang juga ketua Komisi IV DPRD Kaltim.
Rasio gini (ketimpangan pengeluaran penduduk) adalah indikator ketiga. Jika pada 2018 koefisien gini sebesar 0,342 dan pada 2019 sebesar 0,335, pada 2020 tidak berubah atau jalan di tempat.
Indikator makro keempat adalah pengangguran terbuka. Meskipun tidak dimasukkan ke indikator RPJMD, Rusman mengatakan, terjadi kenaikan. Berdasarkan catatan pansus, terdapat 1,81 juta jiwa penduduk di atas 15 tahun. Sebanyak 1,69 juta jiwa bekerja, 124 ribu sisanya tidak bekerja pada 2020. Dengan demikian, tingkat pengangguran selama pandemi naik 0,93 poin menjadi 6,87 persen. Tiga kota menjadi penyumbang terbesar. Yang pertama adalah Bontang dengan tingkat pengangguran 9,46 persen, Balikpapan (9 persen), dan Samarinda (8,26 persen).
Indikator kelima adalah mundurnya pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi Kaltim minus di beberapa kuartal. Pansus melihat, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2020 sebesar 2,5 persen sampai 3,5 persen tidak akan tercapai.
Yang menarik, di tengah pertumbuhan ekonomi Kaltim yang sedang merangkak, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa) dari APBD Kaltim 2020 mencapai Rp 2,95 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp 704 miliar dari Silpa tahun sebelumnya. Pansus merekomendasikan agar gubernur memerintahkan sekretaris daerah dan jajaran untuk mengkaji proses belanja APBD 2021. Belanja pemerintah dianggap sangat penting untuk menopang perekonomian yang tengah merosot.
“Turunnya lima indikator di atas menimbulkan pertanyaan besar. Seluruh elemen pembangunan Kaltim telah mengerahkan, dana, manusia, alat, bahan, peraturan, dan informasi,” terang Rusman Ya’qub.
PERLU PENJELASAN
Anggota pansus yang lain dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sutomo Jabir, juga disergap heran. Padahal, kata dia, pemprov telah merealokasi Rp 536 miliar untuk penanggulangan pandemi. Detailnya adalah Rp 95 miliar untuk dampak ekonomi, Rp 155 miliar untuk jaring pengamanan sosial, dan Rp 250 miliar buat penanganan kesehatan.
Menurut catatan pansus, baru Rp 261 miliar dana yang diserap atau sekitar 48,65 persen. Yang lebih bikin geleng kepala, imbuh Sutomo Jabir, DPRD belum menerima uraian belanja item anggaran penanganan Covid-19 yang terperinci. Uraian itu juga tidak ditemukan dalam dokumen LKPJ gubernur.
“Kami meminta gubernur mengeluarkan instruksi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan tertulis kepada DPRD. Penjelasan mengenai rencana item belanja Rp 536 miliar dan realisasi item belanja Rp 261 miliar tersebut,” tegasnya.
Diwakili sekretaris daerah, Gubernur Kaltim Isran Noor berterima kasih atas pendapat DPRD Kaltim. Isran mengapresiasi kinerja pansus yang mengevaluasi laporan kerja tersebut. “Kami konsisten melaksanakan program sesuai visi-misi yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Mengenai rekomendasi pansus, pemprov akan menindaklanjuti dan menyampaikan hasilnya kepada DPRD Kaltim,” terang Sekretaris Provinsi Kaltim, Muhammad Sa’bani, dalam rapat paripurna.
Sa’bani yang ditemui selepas rapat mengatakan, turunnya capaian lima indikator makro juga terjadi di daerah lain di Indonesia karena pandemi. “Dengan kondisi (Covid-19) ini, bukan hanya Kaltim. Memang banyak kendala. Dampak ekonomi global juga menghantam Kaltim,” ucapnya.
Mengenai sisa anggaran Covid-19 yang belum terserap, Sa’bani mengatakan, dana tersebut bersifat darurat. Ketika tidak digunakan, otomatis kembali ke kas daerah atau Silpa. “Tidak masalah. Itu ‘kan biaya tidak terduga. Apabila ada urgensi, ya, digunakan. Kalau tidak urgen, tidak digunakan,” jelasnya. (kk)
