SANGATTA — Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutim dalam meningkatkan layanan kesehatan melalui pendistribusian ambulans ke berbagai kecamatan. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
“Ini merupakan langkah positif. Ambulans sangat dibutuhkan untuk kondisi darurat, dan dengan penyediaan unit di setiap kecamatan, respons layanan medis akan jauh lebih cepat,” ujar Syaiful pada Rabu (6/11/2024).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan pentingnya pemerataan distribusi agar tidak ada kecamatan yang tertinggal. Menurutnya, setiap wilayah harus memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, terutama yang jaraknya jauh dari rumah sakit atau pusat pelayanan utama.
Ia mencatat bahwa masih terdapat kecamatan yang belum menerima laporan resmi terkait pengiriman unit ambulans. Hal ini dinilai perlu mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan agar proses distribusi bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua kecamatan betul-betul mendapatkan ambulans, bukan hanya beberapa saja. Kalau memang belum, Dinas Kesehatan harus segera menyampaikan laporan lengkapnya,” tegasnya.
Syaiful juga menyoroti adanya distribusi ambulans yang diberikan langsung ke lembaga atau komunitas tertentu seperti masjid atau kelompok masyarakat. Ia menilai langkah tersebut sah-sah saja, namun tetap harus diimbangi dengan pengawasan agar pelayanan kesehatan tetap menyentuh seluruh warga secara adil.
“Distribusi untuk komunitas juga bagus, tapi jangan sampai menimbulkan ketimpangan di tingkat kecamatan. Pemerintah harus pastikan bahwa skema pembagian ini menyentuh kebutuhan kolektif masyarakat,” tambahnya.
DPRD Kutim, lanjutnya, akan terus memantau dan mendorong realisasi program distribusi ambulans ini agar benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kutim.
“Kami berkomitmen mengawal agar tidak ada kecamatan yang tertinggal. Pelayanan kesehatan harus dirasakan merata oleh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
Editor: Agus Susanto
