PENAJAM – Hingga saat ini, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) atau insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) belum juga cair.
Terhitung 4 bulan sejak Mei, Juni, Juli dan Agustus 2021. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab PPU, Muliadi saat diwawancarai Media Kaltim menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal ini.
Muliadi menjelaskan, Pemkab berharap agar Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bisa segera cair. “Kita sudah surati Kemenkeu, agar DBH dan DAU bisa segera dicairkan. Dana itu tidak hanya untuk membayar insentif PNS tapi juga kebutuhan rumah tangga lain,” kata Muliadi, Senin (20/9/2021).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini sedang fokus dalam menangani pandemi. Untuk itu konsentrasi dana lebih banyak terserap untuk itu. Persoalan defisit anggaran ini, kata Muliadi juga terjadi di kabupaten dan kota lain di Indonesia. “Jadi bukan PPU saja, tapi juga di beberapa daerah lain,” katanya.
Sementara itu, staf ahli Bupati PPU, Dr Aji Sofyan Effendi SE MSi meminta agar PNS bersabar menunggu cairnya insentif. “Mohon kesabaran, pengertiannya dan toleransi. Pasti akan dibayarkan,” ujar Aji Sofyan.
Ia menjelaskan, sebelumnya pembayaran insentif PNS berjalan dengan lancar tanpa kendala. Hanya saja karena saat ini pandemi, terjadi kendala keuangan. (bdu)
