SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan pentingnya memfokuskan anggaran perbaikan jalan nasional secara bertahap dan terarah, terutama pada ruas yang saat ini dalam kondisi kritis. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Selasa (15/4/2025) di Gedung E DPRD Kaltim.
Dalam pemaparannya, BBPJN Kaltim melaporkan bahwa dari total 1.806 kilometer jalan nasional di Kaltim, sebanyak 147 kilometer mengalami kerusakan ringan, dan 39 kilometer dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, hanya 477 kilometer dinyatakan dalam kondisi baik. Secara keseluruhan, 89 persen jalan nasional dinyatakan mantap, dan 11 persen sisanya tidak mantap.
Salah satu sorotan utama adalah ruas jalan Kutai Barat – Mahakam Ulu (Kubar–Mahulu) yang sempat terputus akibat longsor di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun pada Minggu (13/4/2025). Penanganan darurat sudah dilakukan dengan membuka jalur alternatif, namun pembangunan permanen baru akan dilakukan sekitar Juni 2025.
Di uraian lain yang menjadi perhatian adalah jalan nasional di lintas tengah sepanjang 352 Km dengan tingkat kemantapan 74 persen. Meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat hingga perbatasan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah.
Untuk mengoptimalkan konektivitas wilayah, khususnya di lintas tengah, BBPJN memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,75 triliun. Termasuk di dalamnya Rp400 miliar untuk preservasi ruas Muara Muntai–Nayan, Sp. Blusuh–Barong Tongkok–Mentiwan, serta Sp. Blusuh–Batas Kalteng.
Kabupaten Kubar memang diharapkan menjadi prioritas utama, mengingat jalan poros antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu terputus pada Minggu (13/4/2025). Hujan yang mengakibatkan longsor melumpuhkan jalan di kawasan Kenalung Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun, Mahulu.
“Penanganan jalan longsor sudah ditangani, alternatifnya lewat pinggir, dan permanennya di bulan Juni ini kemungkinan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel saat diwawancarai usai RDP.
Penanganan terhadap jalan tersebut membutuhkan waktu beberapa bulan karena BBPJN terdampak oleh efisiensi di awal tahun ini dan baru bisa memaksimalkan anggaran sekitar pertengahan tahun ini.
“Ternyata BBPJN juga mengalami efisiensi anggaran, sehingga angggaran sempat diblokir di Januari, Februari dan baru dibuka pada Maret. Untuk perbaikan maupun pembangunan jalan nasional yang ada di Kalimantan Timur,” jelasnya usai RDP.
Jalan Kubar – Mahulu mendapat perhatian lebih dan menjadi satu kasus yang menjanjikan untuk diselesaikan. Maka ia meminta kepada BBPJN untuk memfokuskan anggaran, menyelesaikan satu dulu baru menyelesaikan yang lain.
“Agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat dan tidak terasa terbengkalai. Maka kami minta untuk tuntaskan dulu satu alur jalan,” lanjutnya.
Memfokuskan satu per satu merupakan proyeksi realistis yang diminta oleh Komisi III, di mana tahun ini diharapkan jalan Kubar – Mahulu tuntas dan tak lagi mengalami kendala.
Abdulloh pun menerangkan pihaknya sempat membicarakan untuk pengambilalihan status dari jalan nasional ke jalan provinsi. Namun karena jangka waktu peralihan tersebut menghabiskan masa yang lama, maka pihaknya akan mengkaji kembali.
“Tadi saya sempat minta dikembalikan di kota atau di Provinsi, namun ternyata pengambilan status jalan tersebut prosesnya lama sekali, butuh waktu 5 tahun untuk mendapatkan ketetapan dari Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Maka daripada menunggu selama itu, DPRD lebih memilih untuk mengejar anggaran perbaikan dan pembangunannya saja.
“Lebih mudah untuk mengejar anggaran,” katanya.
Sejauh ini pun belum ada surat pengambilalihan status yang dikirimkan oleh Kaltim kepada Nasional. Sehingga jalan Kubar – Mahulu tetap menjadi tanggungjawab nasional hingga setidaknya 5 tahun ke depan.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
