SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Selasa (26/11/2024) malam.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas dan dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Hadir pula Sekretaris DPRD Juliansyah, 28 anggota dewan, perwakilan Forkopimda, OPD, serta para undangan.
Sebelum pengesahan, seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhirnya terhadap rancangan APBD 2025.
Fraksi Keadilan Sejahtera melalui juru bicara Uci menekankan bahwa APBD harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta agar setiap anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ucap Uci.
Senada, Fraksi Demokrat melalui Ketua Fraksi Pandi Widiarto mendorong upaya peningkatan PAD dengan menggali sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan dasar.
“Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur harus merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kutim,” tegasnya.
Fraksi Golkar, melalui Hasna Dahlan, menggarisbawahi bahwa seluruh proses penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada Permendagri 16 Tahun 2024. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien.
Dari Fraksi NasDem, Kajan Lahang menyebut adanya peningkatan cukup besar pada APBD 2025 dibanding tahun sebelumnya. Ia menyatakan dukungan atas APBD tersebut karena dianggap sejalan dengan visi jangka panjang Kutim sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam yang maju dan berkelanjutan.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui Ramadhani menyoroti perlunya strategi dalam peningkatan PAD secara berkelanjutan. Ia juga menekankan agar pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan mendapat perhatian sebagai representasi aspirasi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah lebih solutif dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.
Dari Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP), Mulyana menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan APBD yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun, ia memberi catatan agar pembangunan infrastruktur benar-benar diarahkan pada program strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR), melalui Ketua Fraksi dr. Novel Tyty Paembonan, mengapresiasi proses pembahasan yang telah melalui tahapan panjang bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menyebut penyusunan telah dilakukan berdasarkan data yang akurat dan akuntabel.
“Kami berharap APBD 2025 ini benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kutim,” ujar Novel.
Rapat paripurna ini menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Kutim untuk tahun 2025. (adv)
Editor: Agus Susanto
