Mulutmu harimau mu. Jika tak bisa menjaga ucapan jangan pernah menghina orang lain. Apalagi bila yang dihina bukan satu dua orang, tapi kelompok orang atau malah penduduk satu pulau. Urusannya bisa panjang dan jadi urusan pihak berwajib.
Masalah seperti ini sedang dihadapi Edy Mulyadi, wartawan senior mantan caleg Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Edy jadi bahan pembicaraan sekaligus kecaman, akibat ulahnya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak.
Ucapan kontroversial Edy, yang beredar luas lewat tangkapan video tersebut, sepertinya bentuk kekesalan dia, atas pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh DPR RI pada pekan lalu.
“Bisa memahami nggak. Ini ada sebuah tempat elite punya sendiri yang harganya mahal. Punya gedung sendiri lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak,” katanya, yang dalam video tersebut terlihat Edy menjadi salah satu pembicaraan suatu pertemuan.
Saking terpencilnya, pria berkaca mata ini mempertanyakan siapa yang mau tinggal di IKN. Dia juga tak yakin bakal ada investor yang mau berinvestasi membangun perumahan di IKN yang lokasinya di Penajam Paser Utara (PPU) itu.
“Mereka (pengembang perumahan) akan bertanya. Yang utama, siapa yang mau beli (rumah). Pasarnya (pembelinya) siapa. Kalau pasarnya kuntilanak-genderuwo ngapain gua bangun disana (PPU). Nggak ada (yang berminat),” kata Edy, diiringi suara tawa hadirin.
Pernyataan kontroversial caleg PKS dapil Jakarta III pada Pileg 2019 tadi, spontan memantik kecaman tak hanya di media sosial tapi berujung laporan polisi. Pihak yang melaporkan adalah elemen masyarakat yang menamakan diri Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur.
Forum beranggotakan GP Ansor, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, GAMKI, Pemuda Hindu, Pemuda Konghucu di Kaltim ini, melaporkan Edy ke Mapolresta Samarinda pada Minggu (23/1/2022), karena dinilai telah menghina penduduk Kalimantan.
“Kami melaporkan Edy Mulyadi terkait ujaran kebencian yang menyakiti masyarakat PPU dan Kalimantan yang diucapkan di kanal YouTube-nya,” kata Daniel A Sihotang, perwakilan Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur.
Sementara kecaman dan kekesalan mengalir dari berbagai tokoh mulai dari mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, legislator Kaltim, hingga pimpinan PKS Kaltim yang ikut tersengat karena nama organisasinya ikut dibawa-bawa dalam kasus ini.
Humas DPW PKS Kaltim Abdul Rohim, menegaskan, Edi Mulyadi bukan kader PKS. Ia juga menyatakan bahwa yang video ujaran yang viral saat ini merupakan upaya mengadu domba masyarakat dengan PKS.
Untuk itu, Rohim menyatakan akan menempuh upaya hukum kepada pihak yang telah mengedit video yang viral tersebut dengan framing Edi Mulyadi sebagai kader PKS. “Kami juga akan memproses “pihak” yang telah mengedit video tersebut dengan framing Edy sebagai politisi PKS,” katanya melalui pesan singkat, Sabtu (23/1/2022).
Iya juga meminta masyarakat untuk tetap berkepala dingin dan tidak terprovokasi menghadapi isu tersebut. Namun Ia mempersilakan masyarakat yang keberatan dengan ucapan Edi Mulyadi dalam video yang viral tersebut untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib.
Mewakili Pemprov Kaltim, Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim HM Syafranuddin meminta masyarakat tak mudah terprovokasi pernyataan Edy. “Biarkan orang berpendapat macam-macam, yang pasti Kaltim sudah resmi menjadi lokasi pindahnya IKN, sambung pria yang juga jubir Gubernur Kaltim ini.
Lewat akun Instagram Pemprov Kaltim, Syafranuddin yang akrab dipanggil Ivan tersebut, meminta warga Kaltim tetap fokus menyambut perpindahan IKN serta menjaga kedamaian yang telah terbangun selama ini.
Hal senada diungkapkan Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Menurut Hetifah, mereka yang berpandangan Kalimantan tertinggal atau tidak punya apa-apa, mungkin belum mengenali hal-hal “keren” apa saja yang cuma ada di Kaltim.
“Ayo kunjungi dan jelajahi keindahan Pulau Kalimantan,” ajak polisi Golkar yang juga wakil Kaltim di Senayan tersebut. (prs)
