spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Saluran Bantuan RTLH 2023 Untuk Warga Paser

PASER – Bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2023 sebanyak 199 unit. Saat ini masih dalam proses perencanaan. Ditargetkan awal bulan ini mulai dikerjakan atau dilakukan rehabilitasi.

“Paling lambat awal Juni pengerjaan sudah dimulai,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser, Muhammad Zul’aiddin.

Untuk anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 25 juta per unit. Namun bantuan atau rehabilitasi yang bersumber APBD Kabupaten Paser bukanlah langsung kucuran dana, melainkan bahan material.

Adapun klasifikasi yang berhak mendapatkannya bantuan RTLH dikatakan Zul’aiddin mencakup kategori calon penerima dan aspek fisik bangunan rumah.

“Kalau terkait calon penerimanya itu masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin, ini sesuai kategori BPS (Badan Pusat Statistik), selain itu MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” sambungnya.

Semua itu juga harus dilengkapi dengan bukti administrasi dari desa dalam bentuk keterangan tidak mampu. Sementara terkait kondisi fisik rumah dijelaskannya mencakup 4 aspek. Aspek pertama keselamatan terkait struktur bangunan, kemudian kedua yakni komponen bahan bangunan seperti atap, lantai dan dinding (Aladin), sementara ketiga dan keempat mencakup kesehatan dan kecukupan ruang.

BACA JUGA :  Disperindagkop UKM Paser Rutin Pantau Kenaikan Harga

“Jadi selama memenuhi empat aspek itu dan ditambah dengan kriteria calon penerima, bisa mengusulkan bantuan dan kami akan verifikasi,” terangnya.

Sekadar diketahui, pada tahun ini rehab rumah tak hanya dilakukan melalui APBD Kabupaten Paser, melainkan juga sumber anggaran lain, seperti Pemprov Kaltim, pemerintah pusat hingga Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

“Kalau di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara keseluruhan ada 199 unit rumah bersumber APBD Kabupaten. Yakni 137 unit bidang perumahan dan 62 di bidang permukiman atau menyasar kawasan kumuh,” jelasnya.

Sementara yang bersumber dari APBD Kaltim menyasar 178 unit rumah. Sedangkan anggaran pemerintah pusat diperuntukkan 104 unit rumah warga kurang mampu. “Kalau yang CSR untuk sepuluh rumah dan ini pembangunan baru,” tandas Zul’aiddin. (bs)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.