spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Saipul Pertanyakan Kejelasan APD untuk Pengawas di Bontang

BONTANG – Ketua Bawaslu Kaltim Saipul mempertanyakan belum adanya kejelasan alat pelindung diri (APD) pada jajaran pengawas pada pelaksanaan Pilkada Bontang 2020.

“Kami sudah inventarisir kebutuhan APD di seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Kaltim. Ada yang sudah siap, ada juga yang belum jelas. Laporan dari Bawaslu Bontang, kebutuhan APD bagi jajaran pengawas di Bontang ini yang masih alot,” ungkap Saipul saat melakukan monitoring di Kantor Bawaslu Bontang, Senin (6/7/2020) siang.

MONITORING: Ketua Bawaslu Kaltim Saipul (kanan) berdiskusi dengan anggota Bawaslu Bontang saat monitoring di Kantor Bawaslu Bontang Senin (6/7/2020).

Dijelaskan pimpinan Bawaslu Kaltim dua periode ini, pada pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan di masa pendemi covid 19, jajaran pengawas wajib menggunakan APD.

Penerapan protokol kesehatan ini sesuai surat edaran KPU maupun surat edaran Bawaslu setelah Pilkada serentak 2020 diputuskan dilanjutkan kembali tahapannya sejak 15 Juni 2020.

“Kita bicara tahapan, untuk di Bontang sudah masuk tahap pembentukan PPDP (panitia pemutakhiran data pemilih, Red). Sebentar lagi masuk pencocokan data pemilih. Mestinya saat ini, semua jajaran pengawas menggunakan APD dan dilakukan rapid test,” tegasnya.

BACA JUGA :  Bertambah 49 Kasus Positif Covid, 1 Meninggal, Diskes Khawatir Ruang ATM Tempat Potensial Penularan

“Kalau tidak segera dipenuhi dalam anggaran Bawaslu, maka bisa menggangu kerja-kerja pengawas. Karena selain mengawasi dugaan pelanggaran di Pilkada, juga mengawasi penerapan protokol kesehatan bagi jajaran penyelenggara pemilu,” bebernya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah mengaku sudah melakukan komunikasi intens dengan Pemkot dalam pemenuhan APD.

Saat ini pihaknya masih menunggu kepastian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemkot. “Kami sudah melakukan optimalisasi anggaran hibah anggaran Pilkada untuk Bawaslu Bontang. Termasuk diantaranya ada sebagian anggarannya bisa disisikan untuk pemenuhan APD. Tapi belum bisa direalisasikan karena harus ada berita acara persetujuan dari Pemkot,” beber Nasrullah.

Sementara Koordinator Sekretariat Bawaslu Abdul Azis mengatakan, penganggaran untuk pemenuhan APD bagi jajaran pengawas di tahap pertama sudah siap. Seperti pengadaan thermo gun, masker, face shield dan hand sanitizer. “Kalau untuk rapid test rencananya hari ini kami komunikasikan dengan RSUD,” punkas Azis. (red)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.