SAMARINDA – Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda akhirnya beroperasi kembali setelah sempat tutup selama 4 tahun. Hanya saja, pelayanan yang bisa dilakukan masih terbatas untuk poliklinik, IGD, dan rawat inap. Direktur Utama RSI Samarinda, Didik Santoso mengatakan, operasional rumah sakit sebenarnya sudah dimulai sejak Senin kemarin, namun untuk operasional normal (24 jam) baru mulai Selasa (2/3/2021).
Dikatakan pula, untuk rawat inap, pihaknya telah berkoordinasi dengan dokter penyakit dalam dan dokter anak, yang sudah menyatakan siap merawat pasien rawat inap. Untuk saat ini, pihak rumah sakit sudah menyiapkan 20 bed. “Karena ruang operasi belum siap, kami belum menerima pasien bedah dan kebidanan,” ungkap Didik.
Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim M Jauhar Effendi menyebutkan, RSI Samarinda yang dikelola Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) akan terus dikembangkan secara bertahap. “Maklum setelah sekian tahun belum dibuka. Jadi ada persiapan-persiapan dan pelayanan secara bertahap,” ujar Jauhar.
Selain itu, jelasnya, perlu dilakukan penandatanganan kontrak karyawan dan dokter spesialis. Namun, diakuinya, semua sudah menjadi kewenangan RSI dan Yarsi yang memanajemeninya.
[irp posts=”10550″ name=”Tinjau Rumah Sakit Islam Samarinda, Wagub: InsyaAllah Segera Dibuka”]
Pemerintah Provinsi Kaltim lanjutnya, tidak terlibat dalam pengelolaan dan sifatnya mendukung RSI agar bisa melayani masyarakat.
Diungkapkan Jauhar, beroperasinya RSI Samarinda setelah beberapa kali dilakukan pertemuan antara Pemprov Kaltim dengan Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) membahas tentang kesepakatan bersama. “Bapak Gubernur (Gubernur Kaltim Isran Noor) sudah berkomitmen mendukung RSI dan memberikan lampu hijau untuk beroperasi,” ungkap Jauhar.
Kendalanya tambah Jauhar, RSI masih perlu banyak perbaikan-perbaikan sebab rusak parah, sehingga perlu biaya juga perijinan (ijin beroperasi) “Perlu persiapan matang agar pembukaan RSI bisa optimal. Terlebih saat ini dalam pandemi Covid-19. Semoga semua bisa berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat Kaltim,” harap Jauhar.(red2/hms)
