TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau didorong jajaran legislatif untuk menambah program yang fokus terhadap ketahanan pangan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menuturkan, program ketahanan pangan harus berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Salah satunya dengan membedah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 karena masih sangat kurang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, keberpihakan pemerintah untuk program ketahanan pangan masih kurang. Padahal, dengan anggaran daerah yang saat ini cukup besar, seharusnya porsi untuk dinas terkait seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, bisa lebih besar. Agar program yang dibuat bisa lebih banyak.
“Porsi anggaran lebih agar dinas terkait bisa menjalankan program misal, memberikan bantuan langsung ke petani berupa pupuk, benih dan lainnya, agar bisa langsung dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari 7 kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki ketahanan pangan tertinggi. Bapanas mengukur indeks ketahanan pangan di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia berdasarkan sembilan indikator utama.
Berbagai indikator itu kemudian diolah menjadi skor berskala 0-100. Semakin tinggi skornya, ketahanan pangan suatu daerah diasumsikan semakin baik. Dengan metode tersebut, Kabupaten Berau meraih skor 86,16 pada 2021, paling tinggi di antara kabupaten-kabupaten tetangganya. (adv/dez)
