SAMARINDA – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menekankan pentingnya pengadaan barang yang ramah lingkungan dalam acara Scaling Sustainable Consumption and Production (SCP) Indonesia di Hotel Harris Samarinda, Selasa (16/7/2024).
Ia berharap agar proses pengadaan barang lebih berfokus pada produk yang tidak mencemari lingkungan. Menurut Akmal Malik, saat ini banyak produk UMKM yang masih menggunakan bahan plastik dalam kemasannya. “Ini harus diubah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan,” ujarnya.
Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan melakukan market sounding mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
Akmal Malik mengajak semua pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk bersinergi dan berkolaborasi demi mencapai tujuan ini.
“Kita meminta pengadaan barang lebih berorientasi pada ramah lingkungan, contohnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk UMKM,” kata Akmal Malik.
Ia juga menginstruksikan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk membuat kebijakan yang mendukung hal ini.
Akmal Malik mengingatkan bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa di Kaltim mencapai Rp6,8 triliun, dengan Rp4,8 triliun digunakan untuk barang-barang seperti makanan dan alat tulis kantor.
“Jika barang yang kita beli tidak ramah lingkungan, sungai dan laut bisa penuh dengan sampah plastik,” jelasnya.
Sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik juga menyoroti pentingnya peran LKPP dan LHK dalam membuat regulasi pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.
Ia menekankan bahwa regulasi ini harus didukung oleh kolaborasi dengan UMKM dan perindustrian. “Pengadaan barang yang tidak ramah lingkungan hanya akan menghasilkan sampah plastik,” tegas Akmal Malik.
Ia berharap Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat bekerja sama dengan KLHK, Perindag, serta dinas dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan produk UMKM ramah lingkungan.
Dwi Wahyuni Kartianingsih, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, menambahkan bahwa Kaltim bersama empat provinsi lainnya menjadi percontohan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan.
“Kami percaya Kaltim bisa berhasil lebih cepat dalam percontohan ini,” katanya.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, melaporkan bahwa acara ini terselenggara atas kerja sama dengan LKPP, KLHK, GIZ, Pusfaster, dan Pemprov Kaltim.
Tujuan acara ini adalah untuk menyosialisasikan percontohan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkelanjutan kepada perangkat daerah di Provinsi Kaltim.
Selain itu, acara ini juga menandai penandatanganan deklarasi komitmen Pemprov Kaltim untuk mendukung dan melakukan percontohan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di Provinsi Kaltim.
Pewarta : Hanafi
Editor: Nicha R
