spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Perlu Rp 100 Juta untuk Penuhi Kebutuhan Kantor-Kantor SKPD di PPU

PENAJAM– Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) setidaknya perlu mengucurkan dana sekira Rp 100 miliar untuk mengejar ketertinggalan prasarana. Yakni untuk membangun kantor untuk beberapa SKPD yang hingga kini belum memiliki gedung mandiri.

Kebutuhan itu telah masuk dalam draf rancangan APBD 2023 yang diusulkan Dinas PUPR. Adapun saat ini telah masuk dalam proses pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU.

“Tahun 2023 memproritaskan untuk usulan pembangunan gedung kantor. Ada empat gedung yang diusulkan untuk dibangun. Dan rencananya nanti ada beberapa yang digabung-gabung dinasnya,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya di Dinas PUPR PPU Ricci Firmansyah, Senin, (26/9/2022).

Di antaranya SKPD yang akan menempatinya ialah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Kemudian juga Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga untuk Pemadam Kebakaran (Damkar) dan beberapa lagi.

“Bukan hanya sangat mendesak, tetapi juga kebutuhan untuk kinerja pelayanan roda pemerintahan dan masyarakat,” jelasnya.

Pasalnya selama berdiri, beberapa SKPD itu hanya menumpang di beberapa gedung pemerintahan. Ada juga yang menyewa ruangan ke pihak ketiga. Selain ruangan yang kurang representatif, hal itu juga membutuhkan biaya sewa yang dibebankan ke keuangan daerah.

Ricci mengungkapkan besaran kebutuhan anggaran perkiraan mencapai sekira Rp 100 miliar. Nilai tersebut disebut cukup besar, sebab memperhitungkan kebutuhan ruang untuk beberapa SKPD.

Maka itu, selain ke mengusulkan anggaran ke APBD PPU, Dinas PUPR juga telah mengajukan kebutuhan itu ke Pemprov Kaltim untuk dipertimbangkan. Pada intinya, ia berharap usulan ini bisa diakomodir di tahun depan. Baik melalui APBD PPU maupum di APBD Kaltim melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu).

“Harapannya itu bisa diakomodir, kami sudah usulkan. Kebutuhan Rp 100 miliar itu diajukan sama, baik ke provinsi maupun ke daerah,” katanya.

Untuk diketahui pula, Dinas PUPR juga merencanakan pembangunan beberapa infrastruktur lainnya. Di antaranya ialah pembangunan gedung tambahan RSUD Ratu Aji Putri Botung serta pembangunan dan perbaikan sarana air bersih di beberapa kecamatan. (sbk)

BACA JUGA

15.9k Pengikut
Mengikuti