SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim telah sepakat untuk membentuk tim khusus guna menangani masalah banjir di Samarinda secara komprehensif dan berkelanjutan. Kesepakatan ini diambil setelah melalui serangkaian rapat koordinasi yang intensif antara ketiga pihak.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan tim ini akan fokus pada kolaborasi teknis, pendanaan, dan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah kota, provinsi, dan BWS.
“Setelah rapat tadi, kami sepakat membentuk tim bersama antara pemerintah kota, provinsi, dan BWS. Bahkan minggu depan, kami akan menandatangani kesepakatan atau MOU sebagai bentuk kolaborasi bersama,” ujarnya, Jumat (31/1/2025).
Penandatanganan MOU antara ketiga pihak dijadwalkan berlangsung pada Kamis atau Jumat mendatang. Andi Harun menekankan pentingnya sinergi dalam menyelesaikan masalah banjir yang telah menjadi tantangan bersama.
“Kota saja tidak bisa, provinsi juga tidak bisa sendiri, apalagi BWS. Tapi kalau kita kerja sama, tantangan ini bisa kita hadapi bersama-sama,” tegasnya.
Tim khusus yang dibentuk ini akan bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan teknis dan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemerintah Kota Samarinda akan fokus pada penyelesaian masalah sosial dan teknis di tingkat lokal, seperti pembangunan tanggul dan pemeliharaan saluran air.
Sementara itu, BWS Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim akan berperan dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek besar seperti pengangkatan sedimentasi di waduk dan sungai utama.
Andi Harun mencontohkan proyek pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Karang Mumus yang diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp900 miliar.
“Anggaran sebesar itu tidak mungkin ditanggung oleh satu instansi,” katanya.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan BWS sangat penting untuk merealisasikan proyek tersebut.
Selain itu, tim ini juga akan menghitung secara detail pembagian beban anggaran agar alokasi dana dari masing-masing pihak dapat efektif dan efisien.
“Kita akan hitung secara detail pembagian beban anggaran ini agar bisa efektif,” imbuh Andi Harun.
Dalam jangka pendek, tim akan fokus pada beberapa langkah strategis seperti pengangkatan sedimentasi dan pembersihan saluran air yang tersumbat. Proyek-proyek kecil ini diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di beberapa titik kritis.
“Ada beberapa jangka pendek yang akan segera kami lakukan sambil tim ini bekerja untuk rencana jangka panjang,” ungkap Andi Harun.
Ia juga menegaskan kolaborasi ini membutuhkan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pimpinan masing-masing organisasi. Menurutnya, dengan sinergi yang solid, tantangan besar seperti pembangunan tanggul senilai Rp900 miliar dapat diatasi secara bertahap.
“Yang penting kita saling mendukung, baik dari sisi teknis maupun finansial,” katanya
Diketahui, banjir yang melanda Samarinda dalam beberapa hari terakhir menjadi momentum penting untuk mempercepat pembentukan tim khusus ini.
Curah hujan ekstrem yang mencapai 140 mm pada 26 Januari 2025, serta buruknya kapasitas drainase di beberapa wilayah, menjadi pemicu utama genangan di sejumlah titik.
Masalah ini diperparah dengan sedimentasi di sungai dan waduk akibat aktivitas pembukaan lahan.
Tim khusus yang baru dibentuk ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk menanggulangi masalah banjir di Samarinda.
Selain menyelesaikan permasalahan teknis dan pembiayaan, kolaborasi ini juga bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik antar instansi.
“Masyarakat Samarinda menaruh harapan besar pada tim khusus ini. Mereka berharap tim ini dapat bekerja dengan cepat dan efektif untuk mengatasi masalah banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga Samarinda,” pungkasnya.
Penulis, : Dimas
Editor: Nicha R
