BONTANG – Pemerintah Kota Bontang tengah mempersiapkan dukungan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun demikian, sebagian besar pendanaan program ini diperkirakan masih akan bersumber dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperidda) Kota Bontang, Amiruddin Syam, menjelaskan meskipun anggaran sudah disiapkan, jumlah yang dibutuhkan masih belum dapat dipastikan. Hal ini karena petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat yang mengatur pelaksanaan program MBG belum diterbitkan.
Sementara itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan juknis terkait mekanisme pelaksanaan serta estimasi anggaran yang harus dipenuhi daerah. Berdasarkan informasi yang beredar, biaya makan per porsi diperkirakan sekitar Rp 15.000.
Di Kota Bontang, sekitar 33.370 anak dari jenjang TK hingga SMP diperkirakan menjadi sasaran utama program ini. Jika program makan siang gratis diterapkan setiap hari, maka kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan dapat mencapai miliaran rupiah per bulan.
“Misal kalikan saja jumlah pelajar itu, sebulan sudah Rp 10,11 miliar, setahun Rp 120,1 miliar,” jelasnya.
Jumlah ini belum termasuk kelompok sasaran lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang juga direncanakan akan menerima manfaat dari program ini.
Meskipun Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran pendukung, penggunaannya masih belum jelas karena belum ada arahan spesifik dari pusat. Dana tersebut kemungkinan akan digunakan untuk biaya operasional, pembuatan dapur, serta pengawasan pelaksanaan program. Jika nantinya ada petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat, APBD Bontang masih dapat disesuaikan agar selaras dengan kebutuhan yang ditentukan dalam juknis.
Selain menunggu kejelasan anggaran dari pusat, Pemkot Bontang juga telah menjalankan instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai pos anggaran mana yang akan dikurangi untuk mendukung program makan gratis ini, kecuali pemotongan anggaran perjalanan dinas (SPPD) sebesar 50 persen yang sudah ditetapkan secara pasti.
Dengan berbagai ketidakpastian ini, implementasi program makan gratis di Bontang masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Pemkot Bontang siap mendukung program ini, tetapi pelaksanaannya akan sangat bergantung pada arahan teknis serta ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat.
Penulis: Syakurah
Editor: Nicha R
