MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Mahakam Ulu pada Kamis (4/4/2024) lalu telah menggelar Rekonsiliasi Tim Terpadu lintas sektor terkait penerima bantuan di Balai Adat Ujoh Bilang.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso yang menyampaikan sambutan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh mengatakan, bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius dan kompleks yang dihadapi banyak warga kita. Ini bukan hanya tentang kekurangan ekonomi saja tetapi juga ketidak setaraan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang hidup yang layak.
Agenda pembangunan nasional tentang kemiskinan masih menjadi konsekuensi penting dari pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, menargetkan angka kemiskinan pada range 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen, dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Pemda Mahulu menetapkan target untuk mengurangi tingkat kemiskinan ditahun 2024 pada angka 9,83 persen. Pada tahun 2023 sebesar 11,38 persen, angka kemiskinan menjadi angka tertinggi dari 10 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur. Maka untuk itu menjadi tugas kita bersama dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Mahulu,” pintanya.
Di dalam kesempatan itu, Kepala Dinsos P2PA Mahulu, Honorata Yulita Usun,dia mengatakan, menyosialisasikan penggunaan serta pentingnya aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar dimiliki oleh operator Kampung masing-masing, sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini untuk membentuk pemahaman yang sama terkait bantuan kepada masyarakat tidak mampu, serta menyepakati sumber data sebagai ‘starting point’ dalam menurunkan angka kemiskinan di Mahulu.
“Agar pelaksanaan bantuan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran maka kepala-kepala kampung diharapkan menyiapkan operator SIKS-NG di masing-masing kampung, dengan SK kepala kampung sebagai dasar Dinsos P2PA membuat akun SIKS-NG,” harap Kadis
Mahulu sendiri sesuai dengan data yang dikeluarkan BPS pada tahun 2023, persentase penduduk miskinnya sebesar 11,38 persen . Dengan tren menurun dari tahun 2021 sebesar 11,9 persen dan tahun 2022 sebesar 11,55 persen . Belum sinkronnya data penerima bantuan juga mendasari Dinsos P2PA dalam menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi tim terpadu lintas sektor terkait penerimaan bantuan.
Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut nampak hadir yakni perwakilan OPD, Camat, perwakilan dari 5 Kecamatan, para Petinggi se-Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun selaku narasumber yaitu, Kristiningsih dari Dinas Sosial provinsi Kaltim, Ahmad Yusuf dari Dinas Sosial Kota Samarinda, dan juga Muhammad Fauzi, Kepala BPS Mahulu. (*/rls)
Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R
