TENGGARONG – Pasca menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yaitu Pertalite, Solar dan Pertamax, pemerintah pusat menginstruksikan seluruh kepala daerah, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mengalokasikan dana transfer umum sebesar dua persen untuk membantu sektor transportasi.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,17 triliun sebagai bantuan sosial pengalihan subsidi BBM. Bantuan ini disalurkan kepada pengemudi angkutan umum, ojek online, ojek pengkolan atau ojek offline, termasuk menyasar para nelayan. Bantuan ini diisyaratkan untuk melindungi data beli masyarakat.
“Kami pasti mengawal kebijakan nasional agar bisa terimplementasi dengan baik di sini,” jelas Bupati Kukar, Edi Damansyah, Senin (5/9/2022).
Upaya pertama yang dilakukan agar tepat sasaran, yaitu bagaimana melakukan penguatan sinkronisasi data di lapangan. Agar bantuan pengalihan subsidi BBM tidak lagi salah sasaran. “Kami fokus benahi data dulu,” lanjut Edi.
Diketahui, Gejolak kenaikan harga dan daya beli masyarakat yang menurun menjadi hal tidak bisa dipisahkan. Masyarakat mengeluhkan akan kenaikan sejumlah barang komoditas kebutuhan sehari-hari. Aksi unjuk rasa penolakan menaikkan harga BBM bersubsidi juga terjadi di berbagai daerah.
Per tanggal 3 September 2022, pemerintah pusat menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 dari harga sebelumnya Rp 7.650 per liter. Solar naik menjadi Rp 6.800 dari Rp 5.150 per liter. Sedangkan Pertamax naik menjadi Rp 14.500 dari harga semula Rp 12.500 per liter. (afi)