SAMARINDA – Presiden Joko Widodo kembali melawat ke Kaltim pada Senin, 14 Maret 2022. Presiden menginap selama dua hari di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersama lima gubernur se-Kalimantan. Hanya berjarak puluhan kilometer dari titik nol di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, tersebut, masyarakat Kaltim masih menghadapi sejumlah masalah.
Yang pertama adalah antrean minyak goreng. Fenomena yang ditemukan hampir di seluruh Tanah Air ini juga dialami Lukman, 42 tahun. Warga Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Sepaku, tersebut, mengatakan bahwa minyak goreng memang sulit ditemukan di PPU. Kalaupun ada, harganya nyaris tiga kali lipat dari harga eceran tetap (HET). Di kecamatan titik nol IKN itu, minyak goreng mencapai Rp 38 ribu per liter.
“Istri mengeluh tapi, ya, mau bagaimana lagi? Kalau mau cari pasti harus mengantre,” ucap karyawan perusahaan sektor peternakan ini. Tiga hari lalu, istrinya, Dewi Jayanti, 27 tahun, sempat membeli 1 liter minyak goreng seharga Rp 40 ribu.
Kelangkaan minyak goreng di Bumi Mulawarman adalah ironi. Provinsi ini merupakan satu dari antara daerah penghasil minyak sawit mentah (CPO). Menurut Dinas Perkebunan Kaltim, ada 1,2 juta hektare kebun sawit dan 80-an pabrik CPO di Kaltim. Produksi provinsi ini menembus 17,72 juta ton tandan buah segar yang menghasilkan 3,8 juta ton CPO pada 2020, setara 1,24 juta kiloliter minyak goreng.
Masalah kedua adalah antrean solar bersubsidi yang berkepanjangan. Dari pantauan kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com pada Jumat, 11 Maret 2020, kendaraan berbahan bakar solar masih berbaris di Balikpapan. Antrean terlihat di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 13 hingga SPBU di Kilometer 15. Sejumlah sopir truk bahkan berunjuk rasa di SPBU tersebut. Kejadian ini telah dibenarkan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Kaltim, Faisal Tola.
Faisal menjelaskan, unjuk rasa disebabkan sopir yang kesal karena mengantre. Menurutnya, fenomena kelangkaan solar bersubsidi sudah ditemukan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Hal itu menyebabkan waktu pengantaran logistik bertambah panjang dari seharusnya.
Menurut rilis dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Pertamina sudah menyalurkan solar bersubsidi seusai kuota BPH Migas sebagai regulator. “Kami sudah capek berbicara ini, sampai ke mana-mana. Jawabannya selalu berbicara pasokan di SPBU. Ibunya antre minyak goreng, bapaknya antre solar,” keluh Faisal Tola melalui sambungan telepon, Senin, 14 Maret 2022.
Padahal, Kaltim merupakan daerah penghasil migas. Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2020/2021 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kaltim, provinsi ini mengekspor USD 1,14 miliar atau sekitar Rp 15 triliun barang migas (hlm 35). Pada tahun yang sama, menurut Kementerian Keuangan, dana bagi hasil (DBH) migas yang Kaltim terima sebesar Rp 129 miliar. Ekspor migas Kaltim sebenarnya terus menurun. Pada 2016, nilai ekspor migas provinsi menembus USD 3,78 miliar yang menghasilkan DBH Rp 500 miliar.
Masalah ketiga adalah tambang ilegal. Aktivitas ini didapati di wilayah yang masuk IKN Nusantara. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Pradarma Rupang, mencatat, ada 149 lubang tambang di IKN. Sebanyak 92 lubang tambang di dalam konsesi perusahaan sedangkan 57 lubang di luar konsesi. Sembilan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) disebut Jatam terkonfirmasi di wilayah IKN.
“Tambang ilegal sudah menghantui IKN Nusantara,” tegas Rupang.
Tidak heran, sambungnya, ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, pernah menjuluki kawasan IKN sebagai ‘surga yang dikelilingi neraka’. Menurut Rupang, Presiden Jokowi harus membuka mata. Jika konsep IKN yang diusung adalah hijau dan cerdas, pemerintah seharusnya tegas mencegah kerusakan lingkungan di sekitar IKN Nusantara.
“Yang legal saja banyak pelanggaran apalagi yang ilegal? Kalau naik pesawat, pasti kelihatan lubang-lubang tambang menganga. Harusnya presiden melihat itu. Kecuali tidur ketika di pesawat,” kritiknya.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Kerja 30, Buyung Marajo, menilai, lawatan Presiden Jokowi dan puluhan gubernur se-Indonesia menunjukkan minimnya sense of crisis. Berkemah tidak akan menyelesaikan kelangkaan minyak goreng, solar, maupun tambang ilegal di sekitar IKN Nusantara. Menurutnya, seremoni tersebut hanya buang-buang anggaran. (kk)
