SANGATTA — Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digagas pemerintah pusat diharapkan menjadi instrumen penting dalam menyatukan sistem perencanaan, pelaporan, dan penganggaran secara terintegrasi di seluruh Indonesia. DPRD Kutai Timur pun mendorong Pemerintah Kabupaten Kutim agar memanfaatkan SIPD secara maksimal untuk memperkuat efektivitas pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, David Rante, yang menilai bahwa SIPD merupakan solusi atas persoalan klasik dalam perencanaan pembangunan, yakni tidak sinkronnya data antarlembaga dan lemahnya akurasi informasi yang disampaikan ke pemerintah pusat.
“Selama ini perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran karena data yang tidak terhubung dengan baik. SIPD bisa menjawab persoalan itu jika dimanfaatkan secara optimal,” ujar David, Selasa (12/11/2024).
Politisi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa kehadiran SIPD tidak hanya penting untuk efektivitas pembangunan, tetapi juga menjadi pendorong utama terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui SIPD, kita bisa memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga bisa lebih mudah mengevaluasi dan menyesuaikan program berdasarkan data real-time,” tambahnya.
Lebih lanjut, David menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Pemkab Kutim saat ini. Ia menilai, dengan dukungan anggaran yang besar, pembangunan daerah seharusnya bisa lebih terarah dan berdampak nyata jika perencanaan berbasis data benar-benar diterapkan melalui SIPD.
“Kalau anggarannya besar, maka sistemnya juga harus tertata. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang dirancang,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya kejelasan terhadap usulan program masyarakat yang tidak terakomodasi. Menurutnya, SIPD harus menjadi alat untuk menelusuri alasan teknis atau administratif di balik tidak disetujuinya suatu usulan.
“Kalau usulan masyarakat tidak terakomodir, harus jelas apa alasannya. Ini yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran benar-benar dijalankan,” katanya.
David berharap ke depan, SIPD bisa menjadi fondasi dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berbasis data. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memahami dan mengoptimalkan fungsi SIPD demi kemajuan pembangunan di Kutai Timur.
“Kami ingin semua usulan masyarakat mendapat perhatian yang layak, dan SIPD adalah instrumen penting untuk memastikan itu terjadi,” tutupnya. (adv)
Editor: Agus Susanto
