spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Muara Ancalong Peringkat Pertama Kemiskinan Ekstrem, Kasmidi Minta Pendataan Ulang

SANGATTA– Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang kembali mengkritisi data kemiskinan ekstrem yang dimiliki pemerintah pusat. Ternyata selama ini data yang dimiliki pemerintah pusat terkait angka kemiskinan ekstrem berdasarkan penerima bantuan (bansos) pada pandemi Covid-19.

“Kemarin Bapak Bupati menanyakan data ke pemerintah pusat terkait angka kemiskinan ini dari mana, ternyata dari penerima bantuan Covid-19 lalu,” ucapnya, Selasa (4/10/2022).

Namun berdasarkan laporan camat yang ada di Kutim, tidak ada keluarga dengan status miskin ekstrem di 18 kecamatan. Jika ada, menurutnya, tidak layak dikatakan miskin ekstrem. Sebab, hampir seluruh warga di Kutim bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Berdasarkan data yang dihimpun ada Kecamatan Muara Ancalong dengan total penduduk 14.605 jiwa dan angka kemiskinan mencapai 29,4 persen,” imbuhnya.

Kasmidi menyebutkan, hampir mustahil terdapat angka kemiskinan ekstrem di kecamatan tersebut, yang mayoritas pengusaha sawit.

Bahkan, menurutnya, rata-rata rumah di Muara Ancalong memiliki truk pengangkut sawit yang menandakan perekonomian yang baik. “Untuk posisi kedua ada Kecamatan Kaubun, dengan jumlah penduduk 15.935 jiwa, dan angka kemiskinan mencapai 29,2 persen,” paparnya.

Posisi ketiga ada Kecamatan Kaliorang dengan jumlah penduduk 16.768 jiwa dengan angka kemiskinan 29 persen. Dari data ini saja, Kasmidi menjelaskan, ada banyak ketidaksinkronan, sebab jumlah penduduk dengan persentase kemiskinan tidak imbang.

“Untuk Kecamatan Kaliorang dengan Muara Ancalong saja masih banyak Kaliorang, tetapi angkanya rendah, ini ‘kan tidak pas kalau perhitungan peringkatnya,” terangnya.

Oleh karena itu, orang nomor dua di Kutim ini meminta seluruh jajaran khususnya camat dan kepala desa untuk kembali mengonfirmasi data tersebut.

Menurutnya, akan sangat memalukan dengan potensi kekayaan yang dimiliki Kutim, namun angka kemiskinan di 18 kecamatan tinggi. “Ini harus menjadi perhatian serius agar dilakukan pendataan ulang, penentuan satu data by name by address sangat dibutuhkan,” tandasnya. (ref)

BACA JUGA

15.9k Pengikut
Mengikuti