SAMARINDA – Kalimantan Timur tak sekadar bersiap menjadi tuan rumah peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025 pada Jumat (25/4). Lebih dari itu, provinsi yang kaya sumber daya alam ini memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan aspirasi penting: desentralisasi yang lebih bermakna dan kewenangan yang lebih luas bagi daerah.
Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, menegaskan bahwa Kaltim tidak hanya siap secara teknis sebagai tuan rumah, tetapi juga siap menjadi pusat aspirasi nasional mengenai arah otonomi daerah ke depan.
“Kita sangat berharap pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengelola laut hingga 12 mil. Ini bukan sekadar tuntutan daerah, tetapi bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan nasional,” tegas Harum.
Kaltim, sebagai provinsi penyumbang besar penerimaan negara dari sektor pertambangan, migas, dan kehutanan, terus mendorong pembagian hasil dan kewenangan yang lebih proporsional. Aspirasi ini kembali menguat di tengah pembahasan nasional mengenai revisi Undang-Undang Otonomi Daerah.
Peringatan Hari Otda tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas.” Tema ini dinilai sejalan dengan kebutuhan mendesak akan transformasi hubungan pusat dan daerah menuju sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.
Para tamu dari berbagai daerah, termasuk kepala daerah se-Indonesia, pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan lembaga pemerintahan pusat, mulai berdatangan ke Balikpapan sejak Kamis sore. Mereka dijadwalkan mengikuti serangkaian acara termasuk diskusi strategis yang diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional ke depan.
Pakar otonomi daerah dari Universitas Mulawarman, Dr. Nur Hidayat, menilai bahwa peringatan Otda di Kaltim memiliki nilai simbolik tinggi.
“Ini bukan sekadar perayaan. Ketika provinsi penghasil SDA besar seperti Kaltim bicara soal otonomi, itu harus didengar sebagai sinyal politik penting,” ujarnya.
Gubernur Harum menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang didasarkan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang setara, bukan sekadar pelimpahan tugas administratif.
“Pemerataan pembangunan tidak akan pernah terjadi tanpa keadilan fiskal dan kewenangan pengelolaan yang setara. Momentum ini harus menjadi refleksi nasional,” pungkasnya. (adv/diskominfokaltim)
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S
