JAKARTA– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Pernyataan ini disampaikan Menteri Rini saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025, yang digelar di Markas Besar TNI, Jakarta, pada Jumat (31/01/2025).
“RAPIM TNI Tahun 2025 menjadi momentum bagi TNI meningkatkan kinerja dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Menteri Rini juga mengingatkan bahwa TNI tidak hanya bertugas menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk penguatan reformasi birokrasi yang lebih baik dan mendukung visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam konteks ini, TNI menjadi pilar utama dalam Prioritas Nasional ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui berbagai sektor seperti swasembada pangan, energi, hingga ekonomi digital.
Selain itu, TNI juga berperan strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik 2025-2029, dengan berfokus pada program-program prioritas Presiden, termasuk pengentasan kemiskinan, pemulihan wilayah pasca bencana, serta mendukung pencegahan stunting dan pemberian makan bergizi di daerah-daerah terpencil.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Rini juga menekankan pentingnya penguatan profesionalisme personel TNI dan restrukturisasi serta modernisasi organisasi agar TNI dapat beradaptasi dengan tantangan zaman. Digitalisasi proses kerja dan penyederhanaan bisnis proses di lingkungan TNI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mendukung implementasi program-program strategis nasional.
“Dukungan TNI diperlukan terhadap Agenda Prioritas Pemerintah, dengan mengawal implementasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pengentasan kemiskinan, dan program prioritas lainnya,” ujarnya.
Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa TNI diharapkan dapat bertransformasi secara digital untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, efektif, berintegritas, dan adaptif. Transformasi digital dan keamanan siber di lingkungan TNI perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta kesiapan dalam menghadapi tantangan pertahanan modern.
Rini memberikan apresiasi terhadap capaian TNI dalam reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diraih, termasuk 22 unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Mandiri.
“Penerapan Zona Integritas pada unit-unit kerja strategis di TNI perlu dilakukan untuk memperkuat budaya anti-korupsi serta tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Pewarta : Nicha R
