SANGATTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyoroti kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya menyasar pada kebutuhan mendasar masyarakat. Salah satu catatan penting disampaikan terkait masih minimnya pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di sejumlah wilayah.
Anggota DPRD Kutim, Masdari Kidang, mengimbau agar pemerintah lebih bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Ia menekankan pentingnya memfokuskan anggaran pada kebutuhan utama masyarakat daripada membangun fasilitas yang dinilai belum mendesak.
“Contohnya masih banyak jalan rusak dan berlumpur, tapi justru pemerintah membangun gapura yang secara estetika sudah cukup banyak. Ini perlu dikaji ulang, mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Masdari, Kamis (14/11/2024).
Ia juga menyoroti pembangunan gazebo di sekitar rumah jabatan Bupati yang menurutnya kurang tepat. Lokasi tersebut seharusnya menjadi area steril dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan publik yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban.
“Pembangunan gazebo di area rumah jabatan seharusnya tidak diperlukan. Kawasan itu idealnya steril dari aktivitas umum,” tambahnya.
Lebih lanjut, Masdari menyoroti pemborosan anggaran dalam penataan taman-taman kota yang dinilai terlalu sering mengalami perubahan desain dan pembangunan ulang. Salah satunya taman di kawasan Bukit Pelangi, termasuk Taman Venus yang berada di dekat Kantor DPRD.
“Banyak taman di Bukit Pelangi yang kondisinya masih sangat baik, tapi justru sering direnovasi atau dibongkar pasang. Menurut saya, cukup dilakukan perawatan berkala, karena anggaran bisa dialihkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak,” jelasnya.
Masdari menegaskan bahwa DPRD tidak menolak pembangunan yang bersifat estetika atau penghijauan kota. Namun ia mengingatkan bahwa pemerataan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama pemerintah demi mendukung kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok Kutim.
“Fokus utama harusnya pada pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat masih sulit akses air bersih atau transportasi, tapi anggaran habis untuk proyek yang tidak mendesak,” pungkasnya. (adv)
Editor: Agus Susanto
