SANGATTA – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, mengusulkan agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikaji ulang secara serius, bahkan dipertimbangkan untuk dihapus.
Menurutnya, penerapan sistem zonasi selama ini justru menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat yang diharapkan.
“Skema zonasi masih menyisakan banyak kelemahan. Aparat pendidikan belum siap secara menyeluruh, celah kecurangan terbuka lebar, dan dampaknya bisa membuat anak-anak berprestasi justru tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya, Selasa (3/12/2024).
Yulianus menawarkan tiga opsi sebagai bahan evaluasi ke depan. Pertama, sistem zonasi dipertahankan dengan segala kekurangannya. Kedua, sistem diperbaiki dengan penyempurnaan aturan pelaksanaannya. Dan ketiga, zonasi dihapus dan digantikan dengan model seleksi lain yang lebih adil dan transparan.
Ia juga menyarankan agar pemerintah menimbang kembali penggunaan model seleksi berbasis prestasi seperti yang pernah diterapkan di masa lalu, seperti melalui Ujian Nasional.
Tak hanya PPDB, Yulianus turut menyoroti pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Ia menilai banyak guru yang belum siap dengan tuntutan kurikulum tersebut, ditambah beban kerja yang tinggi dan imbalan yang tidak sebanding.
“Dari laporan yang saya terima, hanya sedikit guru yang merasa terbantu dengan Kurikulum Merdeka. Sisanya justru merasa terbebani karena harus mengurus administrasi tambahan, sementara kesejahteraan mereka belum meningkat,” ucapnya.
Terkait rencana pemerintah menaikkan gaji guru, Yulianus menegaskan agar kebijakan ini tidak diskriminatif. Ia mendorong agar seluruh tenaga pengajar, termasuk guru honorer dan swasta, turut merasakan dampaknya.
“Keadilan harus ditegakkan. Kenaikan gaji jangan hanya berlaku bagi ASN. Guru swasta dan honorer juga bagian penting dalam sistem pendidikan kita,” tegasnya.
Editor: Agus Susanto
