BONTANG – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih, Neni Moerniaeni dan Agus Haris, resmi memasuki awal masa jabatan mereka dengan mulai berkantor pada Senin (3/3/2025). Dalam langkah awal kepemimpinannya, Neni langsung menggelar rapat bersama pejabat eselon II untuk membahas visi dan misi pemerintahan yang akan dijalankan.
Dalam rapat tersebut, Neni menekankan pentingnya efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Ia menyatakan Kota Bontang perlu beradaptasi dengan kebijakan nasional terkait penghematan, khususnya dalam perjalanan dinas (SPPD), bimbingan teknis (bimtek), event, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Sekarang kita harus sesuai dengan Inpres nomor 1 yang menerangkan terkait efisiensi, apalagi SPPD, Bimtek, event-event, ATK,” katanya.
Ia menyebutkan Pemkot harus benar-benar melakukan kegiatan yang tepat sasaran bagi masyarakat, karena hingga saat ini pemerintah Kota Bontang belum mengetahui berapa anggaran yang dipotong dari pemerintah pusat.
Nantinya, di awal masa kerja ini dirinya akan berkeliling ke kelurahan-kelurahan dan kecamatan untuk selanjutnya melihat bagaimana situasi di sana.
“Kita lakukan pembenahan di tiap-tiap wilayah,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintahan kini sudah tidak berada di zona nyaman, Pemkot harus melakukan pemaksimalan APBD.
Dari 8 Asta Cita Presiden, Neni menyoroti bahwa perlu adanya ekonomi biru yang bersinggungan langsung dengan laut, sementara itu laut di Kota Bontang adalah milik provinsi, untuk itu perlu adanya fokus di urban tourism wisata kota.
“Masjid terapung kita tuh dirapikan, jalanan masuk masa banyak seng, harusnya jalanan masuk tuh kayak Taj Mahal, orang mau cari masjid terapung ya nggak keliatan,” terangnya.
Selain itu, Neni juga menyoroti rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bontang, yang bahkan berada di posisi terendah di Kalimantan Timur. Ia menyoroti lima sektor utama dalam SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur (PUPR), ketertiban masyarakat (trantibmas), dan sosial.
“SPM kita kalah dari Mahakam Ulu, bisa-bisanya tidak sempat mengupload ke laman Kemendagri,” tuturnya.
Di bulan Ramadan, Pemkot Bontang juga akan menggelar Safari Ramadan. Neni menginstruksikan agar para pejabat, terutama kepala dinas, turun langsung ke masyarakat dan bahkan ikut menjadi penceramah di masjid-masjid.
Neni juga menaruh perhatian besar pada penanggulangan stunting serta kemiskinan ekstrem. Salah satu program andalannya adalah memberikan bantuan langsung sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada warga miskin ekstrem.
“Mereka butuh makan,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkot juga akan meningkatkan peran ketua RT melalui program “Tengok Tetangga”, di mana setiap RT bertanggung jawab untuk membantu menekan angka stunting dan kematian ibu. Salah satu caranya adalah dengan memasang stiker khusus di rumah ibu hamil, yang mencantumkan informasi tentang kesehatan kehamilan dan perkiraan persalinan.
“Stunting kalau jumlahnya banyak, akan hilang satu generasi,” imbuhnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Nicha R
