BONTANG – Ketua dan anggota Komisi II DPRD Bontang melakukan tinjauan lapangan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang. Dari tinjauan, ada beberapa gerai yang masih tutup, namun secara keseluruhan pelayanan telah mencapai 80-90 persen.
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan tinjauan langsung ke MPP Kota Bontang untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan di MPP terlaksana untuk dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Di samping itu, Rustam mengatakan seharusnya pelayanan publik memang harus dipusatkan di MPP Kota Bontang.
“Tapi dengan keadaan komisi II kesini keberadaan gerai ada. Sebenarnya MPP ini pelayanan harus tersentral. Seharusnya pelayanan ini tidak ada lagi di dinas-dinas harusnya di MPP dan akan ramai, hingga multiplier effect (efek ganda) akan dinikmati oleh pedagang,” kata Rustam kepada awak media, Kamis (26/1/2023).
Rustam menambahkan, alasan lain kurang ramainya MPP yakni memang fasilitas yang ada masih kurang seperti panasnya gedung hingga tangga berjalan (eskalator) tidak berfungsi.
“Saya tahu betul kenapa ini tidak ramai, karena tempatnya keadaan panas, suasananya kurang nyaman. Yang kita harapkan MPP ini bisa ramai,” katanya.
Faktor lainnya, Rustam mengatakan ke depannya agar fasilitas yang dapat menunjang MPP dapat dipenuhi. Dengan begitu, penggunaannya bisa digunakan baik pengunjung pasar maupun di MPP.
“Sebenarnya kita butuh semua penunjang yang ada di MPP agar membuat ramai. Kalau pemerintah telah membuat MPP, seharusnya yang berhubungan pelayanan tersentral di MPP. Jadi semua gerai akan buka, jadi semua gerai ada keterkaitan. Paling tidak ada informasi yang diberikan di gerai-gerai pelayanan,” jelasnya.
Catatan bagi gerai yang tutup, kata Rustam memang harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
“MPP harus dibuat nyaman agar ramai. Dengan mendesain ulang MPP yang ada,” urai Rustam. (yah)
