BONTANG – Komisi I DPRD mendorong Pemkot Bontang agar segera membayarkan insentif guru swasta 2021 yang menunggak beberapa bulan terakhir. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Bontang, Raking.
“Dari hasil laporan yang kami terima, insentif baru dibayarkan Januari-Maret. Sedangkan April-September belum ada. Info dari Disdik katanya ada pembayaran dalam waktu dekat. Semoga bisa segera dibayarkan,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Persatuan Guru Swasta (PGS) di Kantor DPRD belum lama ini.
Anggota Komisi I lainnya, Abdul Haris mengatakan, selain memperjuangkan insentif di 2021, dia meminta Pemkot tetap menganggarkan insentif guru swasta di 2022. Menurut Abdul Haris, seharusnya Pemkot bisa menanggung insentif tersebut, mengingat daerah lain di Kaltim juga bisa.
Nantinya saat pembahasan APBD murni 2022, pihaknya akan mengupayakan agar nasib guru swasta juga diperhatikan. “Kita akan cari celah regulasinya. Karena ini untuk kepentingan orang banyak, tentu kami akan perjuangkan. Apalagi ini di masa pandemi, banyak guru swasta yang terdampak,” pungkasnya. (bms/adv)
